Soroti Pungli Rp3,4 M SMA di Cirebon, Ono Surono: Harus Ada Evaluasi Total

"Mari bapak dan ibu mohon bantuannya, terutama juga pada Pak PJ Gubernur dan Kadisdik Jabar, kita cek bersama-sama apakah rapat itu benar terjadi? Apakah orang tua siswa yang hadir atau tidak hadir  tidak keberatan sama sekali membayar partisipasi Rp.9,5 juta," cetus dia.

Baca Juga

Sambut Baik Putusan MK, Ketua DPD PDIP Jabar Pastikan Komunikasi dengan Partai Lain Tetap Terbuka

Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Ono Surono mengatakan mungkin saja pungutan liar ini  tak hanya terjadi di Kota Cirebon tapi juga di sejumlah daerah di Jawa Barat. 

Sehingga, kata Ono, hanya siswa yang memiliki orang tua mampu dapat bersekolah di sekolah yang notabene sekolah favorit.

Sementara, siswa dari golongan tidak mampu, tak sanggup membayar sehingga akhirnya putus sekolah.

Baca Juga

Forum Batak Jabar Kepincut Ono Surono Jadi Gubernur Jabar

"Inilah yang membuat angka lamanya pendidikan di Jawa Barat rata- rata sampai kelas 2 SMP. Karena untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi biayanya sangat mahal," ujar Ono, Senin (29/7).

Ono mengimbau agar kedepannya ada evaluasi  secara total terkait dengan pelaksanaan pendidikan di Jawa Barat khususnya untuk SMA dan SMK.

"Karena persoalan PPDB ini selalu terulang setiap tahun, mulai dari sistem zonasi hingga pungutan liar yang memberatkan orang tua siswa. Masak harus begini terus?" tandas anggota DPR RI ini. (*)

Editor : Abdul Basir