Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan, Bey Minta Daerah Tingkatkan Kesiagaan Bencana

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menetapkan status siaga darurat kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di 27 kabupaten kota pada musim kemarau 2024.

Penetapan status siaga darurat ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jabar nomor 330/Kep.233-BPBD/2024 yang ditetapkan 21 Juni lalu.

Baca Juga

Bey Machmudin Pimpin Rapat Percepatan Pembangunan TPPAS Legok Nangka

Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengatakan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan potensi kekeringan di wilayah Jabar akan berlangsung dalam jangka waktu lama. 

"Untuk mencegah dan menangani dampak kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan akibat kekeringan perlu menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan," ucap Bey dikutip dari SK Gubernur Jabar, Selasa (30/7/2024).

Bey mengatakan, status siaga darurat ini berlaku sejak 1 Juni hingga 30 September mendatang. Karena itu, pihaknya meminta hal ini menjadi perhatian untuk seluruh kabupaten dan kota di Jabar.

Baca Juga

Bey Terima Buku Putih dari BI Jabar, Siapkan Rekomendasi Ekonomi untuk 2025

"Masa berlaku status siaga darurat bencana dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penanggulangan darurat bencana di lapangan," ungkapnya.

Bey menegaskan, seluruh sumber pembiayaan penanganan dan mitigasi siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan bersumber dari APBD Jabar. Serta sumber-sumber lain yang sah sesuai aturan.

Sebelumnya, Bey memastikan, ancaman kekeringan akan terjadi di wilayah Pantura dan Kabupaten Bandung, hingga beberapa daerah lainnya. Hal itu diketahuinya berdasarkan data tahun sebelumnya. 

Baca Juga

Pj Gubernur Jabar Apresiasi Kolaborasi Bakesbangpol dan Wanadri dalam Pembentukan Karakter Pemuda

"Pertama lumbung-lumbung padi seperti Indramayu, Karawang, Bogor, dan kabupaten Bandung juga kami perhatikan," ucap Bey, Kamis (18/7/2024).

Langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah yang berpotensi terdampak kekeringan yaitu, melakukan mitigasi dengan cara pompanisasi. Bey memastikan, Pemprov Jabar juga sudah mempersiapkan Hal itu untuk membantu warga yang terdampak nantinya. 

"Kami sudah pompanisasi, minta agar diawasi betul distribusinya. Kami berharap betul dari pompanisasi ini," ujarnya.

Baca Juga

Dukung Pelestarian Seni Tari, Bey Hadiri Peringatan 80 Tahun Indrawati Lukman

Sementara itu, Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jabar, Hadi Rahmat mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemetaan ke lokasi-lokasi yang kerap terjadi kekeringan termasuk dengan kekurangan air minum di beberapa kabupaten dan kota. 

Beberapa daerah yang berpotensi mengalami kekeringan tersebar di bagian utara dan selatan Jawa Barat. Hadi menjelaskan, berdasarkan data tahun lalu, wilayah pantura menjadi daerah yang mengalami kekeringan cukup luas. Kemudian, Bogor juga ditemukan banyak kekurangan air bersih.

"Kekeringan terjadi di wilayah Bogor meski disebut kota hujan, ada beberapa lokasi yang terjadi kekeringan jadi bukan karena hujannya tapi memang kekurangan sumber airnya. Selain itu, daerah Ciamis, Tasikmalaya dan Pangandaran tahun kemarin sempat melaporkan kekeringan," kata Hadi, Selasa (16/7/2024).

Baca Juga

Pemprov Jabar Tampilkan Capaian Investasi di TOP CEO Indonesia Awards 2024

Meski begitu, dalam kondisi saat ini sudah ada satu laporan kekeringan yang terjadi di daerah Karawang. Sementara, untuk daerah lainnya di Jawa Barat belum terlaporkan mengalami kasus serupa. 

Selain kekeringan, lanjut Hadi, karhutla juga menjadi hal yang harus di mitigasi sejak dini. Menurutnya, ada beberapa daerah yang berpotensi memunculkan bencana alam ini. Beberapa di antaranya Majalengka dan Kuningan.

Editor : Rizal Fadillah