Bawaslu Cimahi Antisipasi Negatif Campaign di Medsos yang Rawan Timbulkan Gesekan

CIMAHI,iNews BandungRaya.id - Media sosial menjadi salah satu sarana digital yang rawan dijadikan ajang untuk menyuarakan negatif campaign pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kota Cimahi, Jusapuandy mengatakan, penggunaan media sosial yang semakin intens di masyarakat menjadi fenomena yang tidak bisa dikesampingkan dalam pelaksanaan Pilkada.

Baca Juga

Cegah Kecurangan, Panwascam Cimahi Selatan Minta 672 Pengawas TPS All Out

"Media sosial menjadi salah satu yang harus diperhatikan menjelang Pilkada, karena masuk dalam indikator kerawanan kampanye," ucapnya saat ditemui usai kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Perbawaslu serta Produk Hukum Non Perbawaslu dalam Pilwalkot Cimahi, di Hotel Sari Ater Kamboti, Kota Bandung, Rabu (7/8/2024).

Diakuinya, berkaca dari pengalaman Pilwalkot Cimahi tahun 2017 di media sosial yang banyak muncul adalah negatif campaign dibandingkan dengan black campaign. Sehingga itu harus diantisipasi karena bisa saja kembali muncul pada Pilwalkot 2024 dan berpotensi memanaskan suhu politik.

Apalagi tingkat kerawanan di Pilwalkot akan lebih tinggi dibandingkan dengan Pemilu Pilpres. Mengingat Pilwalkot adalah kegiatan yang sifatnya lokal dan secara emosional lebih kental. Sebab antara calon kandidat dan pemilih bisa saling kenal, dekat atau satu daerah.

Baca Juga

Jadi Mitra Kerja, Bawaslu Cimahi Rangkul TNI/Polri dalam Pengawasan Partisipatif

"Pilwalkot ini hajatnya di lokal jadi cukup rawan. Bisa saja di elit adem ayem, tapi di bawahnya (massa pendukung) atau akar rumput terjadi  gesekan," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, terkait sengketa pelanggaran pidana, Bawaslu akan mengacu kepada Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

"Pilkada lalu ada beberapa perkara pelanggaran yang sempat ditangani, salah satunya ujaran kebencian. Sempat naik ke penyelidikan meski tidak berlanjut, akibat syarat formilnya tidak terpenuhi," pungkasnya. (*)

Editor : Rizki Maulana