BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Bakal calon (balon) Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, Sundaya-KH Aa Maulana, mendaftar ke KPU Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kamis (29/8/2024).
Pasangan calon dari independen atau perseorangan ini memutuskan maju dalam kontestasi Pilkada KBB 2024 setelah sebelumnya dinyatakan lolos syarat administrasi oleh KPU KBB.
Seperti diketahui pasangan Sundaya-KH Aa Maulana menjadi satu-satunya Bapaslon perseorangan di Pilkada KBB. Mereka mengantongi 90.315 bukti dukungan dan menargetkan paling tidak bisa meraup suara 5 kali dari bukti dukungan.
"Kami optimistis jika lima kali dukungan, Insya Allah bisa memenangkan Pilkada KBB 2024," kata Sundaya saat mendaftar ke KPU KBB, Jalan Raya Purwakarta, Tagogapu, Kecamatan Padalarang.
Dirinya menyadari begitu besar harapan masyarakat KBB yang menginginkan pemimpin ke depan di KBB tidak lagi tersandung masalah hukum. Oleh karena itulah, dirinya memilih KH Aa Maulana sebagai pendampingnya.
Beliau bukan semata-mata, kelak menjadi wakil bupati tapi lebih dari itu sebagai dewan penasehat. Yang memberikan nasihat, arahan, dan benteng kekuatan untuk mencegah terjerumus ke persoalan hukum.
"Bagi kami, tidak hanya sekadar target menang tapi juga selamat hingga menyelesaikan tugas," imbuhnya.
Lebih lanjut Sundaya menyinggung soal pemberian insentif guru ngaji yang menjadi salah satu prioritas dari bakal pasangannya. Sebab guru ngaji memiliki peran yang sangat penting di lingkungan masyarakat.
"Insentif guru ngaji masuk dalam visi dan misi Mandiri yang kami usung. Dimana ada religius yang berkaitan erat dengan pemberdayaan ummat," ucapnya.
Menurutnya, insentif guru ngaji bukan sekadar bentuk penghargaan terhadap para pendidik. Tetapi juga sebagai upaya membentuk karakter generasi muda yang memiliki nilai keagamaan yang kuat dalam kehidupan masyarakat.
"Komitmen religius bukan hanya jargon, tapi harus diimplementasikan. Salah satunya memberikan insentif bagi guru ngaji. Apalagi KBB mayoritas penduduknya muslim, jadi perhatian kepada guru ngaji menjadi prioritas," tuturnya.
Ia menambahkan, untuk mewujudkan program insentif guru agama tak cukup hanya dengan political will tapi juga political anggaran. Keberpihakan anggaran menjadi kata kunci untuk mewujudkan insentif guru ngaji.
"Bukan hanya guru ngaji, tapi pemberdayaan masyarakat, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya," pungkasnya. (*)
Editor : Rizki Maulana