Tiga Bulan Jelang Pilkada, Pj Bupati KBB Rotasi Jabatan Empat Kepala Dinas

BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat Ade Zakir Hasyim melakukan rotasi jabatan eselon II atau setingkat kepala dinas, Senin (2/9/2024).

Orang nomor satu di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) itu beralasan jika pelaksanaan rotasi empat pejabat tersebut telah melalui prosedur yang berlaku dan mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca Juga

Rotasi Jabatan Bey Machmudin dari Deputi Setpres Jadi Staf Ahli Mensesneg

Empat pejabat yang dirotasi adalah Medi dari Asisten Daerah kini menjabat sebagai Kepala Bandan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Eriska Hendrayana dari Kepala Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) menjadi Kepala Bapelitbangda.

Sedangkan Rini Sartika yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bapelitbangda menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kemudian dr Ridwan Abdulah dari Kepala Dinas Sosial menjadi Kepala Dinas Kesehatan KBB.

Sementara itu seperti diketahui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mewanti-wanti kepala daerah untuk tidak melakukan rotasi mutasi pejabat enam bulan terhitung sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU.

Baca Juga

Ini Komentar Warga Bandung Barat Soal Hengky Kurniawan Dilaporkan ke KPK

Hal itu diatur diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pada Pasal 71 ayat (2), UU Pilkada mengatur bahwa kepala daerah dilarang melakukan mengganti pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatannya, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri.

"Ini (rotasi pejabat) sudah dapat persetujuan dari Kemendagri, mana berani saya melantik kalau tidak ada izin Kemendagri," kata Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir kepada wartawan usai pelantikan.

Menurutnya, rotasi jabatan ini tahapanya telah berproses sejak jauh-jauh hari melalui tahapan assessment. Apalagi ada banyak jabatan kepala OPD di lingkungan Pemda KBB yang kosong, karena pejabat sebelumnya pensiun sehingga harus diisi pelaksana tugas (Plt).

"Harapan saya buat teman-teman yang baru dilantik bisa bekerja sama, bisa bekerja secara profesional, sehingga bisa bersama-sama mencapai tujuan untuk Bandung Barat," terang Ade.

Disinggung soal jabatan Eriska Hendrayana yang merangkap dua jabatan sekaligus yakni sebagai Kepala Bapelitbangda dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah. Ade menjawab jika Plt Sekda jabatannya sampai akhir September, kalau diperpanjang baru diganti SK-nya.

"Kalau saya simpel, jabatan yang kosong ini akan dikonsultasi ke Kemendagri, apakah mungkin diisi atau tidak boleh karena ada larangannya," imbuhnya.

Sementara itu Kepala Badan Pengembangan Penelitian Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) KBB, Rini Sartika, yang dipindahkan menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, mengaku baru mengetahui akan dipindahkan pada siang hari sebelum pelantikan.

"Tidak ada informasi sebelumnya, makanya cukup kaget dengan perpindahan jabatan ini. Mestinya dikomunikasikan dulu seperti apa,” kata Rini.

Rini mengaku hanya sempat mendengar selentingan soal rotasi jabatan tersebut, dan ketika ditanyakan, tidak ada jawaban yang pasti. Kemudian secara tiba-tiba dirinya diminta hadir dalam acara pelantikan jabatan, Senin (2/9/2024) sore.

Ketika ditanya apakah mutasi jabatan ini ada kaitan penolakan terhadap anggaran Pokir DPRD KBB yang dilakukan Rini beberapa waktu lalu, ia mengaku tidak tahu ada kaitan atau tidak. Yang jelas dia menegaskan tidak memahami pertimbangan mutasi tersebut kenapa dilakukan.

”Saya tidak tahu apakah ada hubungan dengan penolakan anggaran Pokir atau tidak. Tapi yang saya tahu, mutasi ini hasil asesmen. Tapi kalau ada pekerjaan buruk, pekerjaan-pekerjaan besar mungkin tidak selesai ya?” tanyanya.

Dia pun menjelaskan sejumlah pekerjaan besar yang bahkan banyak diselesaikan di bawah target jangka waktu penyelesaian. Dirinya berharap proses rotasi ini demi kebaikan KBB dan bukan untuk kepentingan pribadi.

”Semuanya bisa kendalikan, RPJMD beres, APBD juga. Mudah-mudahan itu untuk KBB, bukan untuk kepentingan pribadi,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizki Maulana