Wacana Penundaan Pemilu: Permufakatan Jahat Mengkhianati Amanat Reformasi

JAKARTA, iNews.id - Pengamat politik dari Undip Semarang Dr. Wijayanto menyatakan wacana penundaan pemilu 2024 menjadi alarm bagi masyarakat. Sebab, hal itu dapat mengkhianati amanat reformasi 1998.

Selain itu, Wacana tersebut merupakan permufakatan jahat sekelompok elite yang ingin menghancurkan reputasi Presiden Joko Widodo.

Baca Juga

Paparan di Partai Demokrat, Balon Bupati Aas Mohamad Asor Sampaikan Visi Tangguh

Dr. Wijayanto mengatakan sejak tahun 2019 ia sudah ditanya tentang wacana perpanjangan masa jabatan Presiden, dan sampai tahun 2022 pun wacana tersebut masih saja digaungkan. 

"Wacana penundaan pemilu yang mencerminkan hawa nafsu inkonstitusional yang tidak padam juga. Ini menjadi alarm tanda bahaya jika pemilu sampai ditunda atau masa pemerintahan diperpanjang," katanya, Rabu (2/3/2022).

Walaupun, katanya, wacana tersebut dicarikan pembenaran melalui amandemen konstitusi, maka Indonesia tidak bisa lagi disebut sebagai negara demokrasi. "Masyarakat hendaknya tidak lagi memilih parpol-parpol yang mengkhianati semangat reformasi pada Pemilu 2024 nanti," tandasnya.

Baca Juga

Didorong Para Kader, Ketua DPC Demokrat Ciamis Nyatakan Siap Maju Pilkada 2024

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan tegas menolak wacana penundaan pemilu oleh sekelompok elit politik.

“Kalau alasannya aspirasi rakyat, rakyat yang mana? Jangan main-main dengan suara rakyat. Kok ringan-ringan saja menabrak konstitusi? Kita berkeliling ke 34 provinsi dan ratusan kabupaten kota, yang ada masyarakat justru mengeluh atas kondisi hari ini yang tidak kunjung membaik. Prioritas pun tidak ada," tegas AHY .(27/2/2022).

Hal senada diutarakan Wasekjen DPP Partai Demokrat Jovan Latuconsina mengatakan bahwa partai Demokrat dengan tegas menolak wacana penundaan pemilu mendatang.

Baca Juga

Dandan Riza Wardana Hadiri Saresehan Politik dan Silaturahmi Partai Demokrat Kota Bandung

"Kami, Partai Demokrat, tidak takut menyuarakan kebenaran. Di sana sini sedang banyak masalah. Kita tahu memang tidak mudah. Tetapi hak konstitusi rakyat jangan dipotong. Kami terus berikhtiar untuk selalu tunduk pada konstitusi," tandasnya.

Lulusan Nanjing Tiongkok ini melanjutkan, bahwa sudah jelas Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada perpanjangan jabatan Presiden. menunda Pemilu sama dengan perpanjangan jabatan Presiden.Kata Presiden ini sama dengan menampar muka beliau.Memalukan orang-orang yang ingin memalukan nama Presiden ini.

"Saya setuju dengan pernyataan Pak Wasisto Raharjo Jati, peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional, bahwa Parpol yang mendukung ide penundaan Pemilu dan Perpanjangan masa jabatan Presiden telah mengkhianati amanat reformasi. Padahal salah satu amanat reformasi adalah pembatasan masa jabatan Presiden yang dituangkan dalam UUD 1945," ucapnya.

Baca Juga

Kejutan di Pileg 2024 Dapil Jabar I, Caleg Partai Demokrat Fathi Raih 1 Kursi DPR RI

Lebih lanjut Jovan mengatakan, Presiden harus segera bersuara dan menghentikan wacana tunda Pemilu ini."Karena saya meyakini, ini bukan kehendak beliau, hanya orang yang mau cari muka saja sama beliau. Kalau Presiden diam, nanti orang pikir anggap benar. Sekali lagi kasihan nama Presiden dirusak oleh orang-orang bermental Orde Baru," lanjutnya.

Wacana penundaan pemilu ini mula-mula digaungkan bulan Januari 2022 oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Wacana ini surut setelah ditolak oleh berbagai pihak.

Namun isu ini kembali memanas setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menggaungkan isu ini lagi pada Februari 2022 dengan alasan pandemi.

Baca Juga

Mulang Ka Lembur, Kurnia Berjanji akan Bangun Parongpong

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto lalu menerima aspirasi dari sejumlah petani yang menginginkan penundaan pemilu. Presiden Jokowi didesak untuk menegaskan sikapnya atas wacana yang meresahkan ini. (*)

Editor : Abdul Basir