DPRD Dorong Pemkot Gencar Sosialisasi Perda Pelayanan Pemakaman Umum

BANDUNG, iNewsBandungraya.id -  Anggota DPRD Kota Bandung, H Iman Lestariyono meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung segera melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah (Perda) No 5 Tahun 2023 tentang Pelayanan Pemakaman Umum.

Imam mengatakan, Perda Pelayanan Pemakaman Umum sebagai bentuk penyesuaian dari peraturan di atasnya. DPRD Kota Bandung melakukan revisi terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Baca Juga

Alokasi Anggaran Pendidikan Jawa Barat Tahun 2025 Jadi Sorotan

“Salah satu aturan yang mengharuskan adanya perubahan mengenai perda pemakaman ini adalah UU Cipta Kerja,” ujar anggota Pansus 3 DPRD Kota Bandung yang membahas Perda Pelayanan Pemakaman Umum. 

Iman mengaku, tidak tahu bertahan apakah perwal dari perda ini sudah dibuat atau belum.

Tapi kalau untuk sosialsiasi memang sudah ada, namun harus lebih gencar.

Baca Juga

Optimalkan Peran Bumdes, Komisi I DPRD Jabar Usulkan Ranperda Soal Sampah dan Kesehatan

Perda Pelayanan Pemakaman Umum yang diubah adalah, hilangnya retribusi pemakaman jadi pelayanan pemakaman bisa diperoleh msyarakat secara gratis.

“Pelayanan pemakaman tidak dipungut biaya agar keluarga yang sedang bersumpah ditinggal keluarga tidak dibebani biaya pemakaman,” ujarnya. 

Menurut Iman, selama ini, keluarga almarhum, harus mengeluarkan uang sebesar Rp 400 ribu- Rp600 ribu, untuk satu kali proses pemakaman.

Baca Juga

Perda RTRW di Kota Bandung Minim Sosialisasi, Tak Aneh Banyak Warga yang Melanggar

Angka itu kadang bertambah, oknum para pencari nafkah dengan alasan tertentu di medan yang sulit, tidak ada SDM yang mengerjakannya, dan lain-lain.

“Pungutan pembohong seharusnya tidak terjadi lagi tapi di lapangan masyarakat masih ada harus bayar. Tugas Pemkot Bandung harus responsif terhadap setiap aduan masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, untuk para petugas pemakaman, seharusnya mendapatkan upah atau gaji yang jelas, sehingga pekerjaannya sudah cukup dengan mendapatkan gaji, tanpa harus meminta lagi kepada keluarga almarhum. 

Baca Juga

DPRD Kota Bandung Dorong Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif

“Tenaga outsourcing, untuk pemakaman karena sekarang sudah tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer,” ujarnya.

Perda Pelayanan Pemakaman Umum ada mengenai makam tumpang. Keluarga bisa menggunakan kembali lahan yang sebelumnya sudah digunakan sanak saudara. Satu liang lahat yang minimal sudah berusia 3 tahun, bisa digunakan untuk tiga saudara yang lain.

“Hal ini berlaku di lahan pemakaman milik Pemkot Bandung, mengingat lahan pemakaman milik sudah semakin sempit,” tambah Iman.

Baca Juga

DPRD Kota Bandung Bentuk 4 Pansus untuk Bahas Enam Raperda

Kota Bandung saat ini memiliki 13 Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan total lahan seluas 153 ribu meter persegi.

Namun, sekitar 130 ribu meter persegi dari lahan tersebut sudah terpakai. Pada tahun 2011, sisa lahan pemakaman di Kota Bandung hanya 4 persen dari total lahan pemakaman yang dimiliki Pemkot.

Luas lahan pemakaman di Kota Bandung yang dimiliki Pemkot saat itu adalah 1.454.955 meter persegi, dan 96 persen dari luas tersebut sudah terpakai.

Lahan terbatas tersebut , ada sebagian diserobot warga maka Pemkot harus menertibkan. 

"Ambil tindakan penertiban yang tidak represif. Berikan pengertian dan sosialsiasi. Jika perlu libatkan warga sekitar makam untuk menjadi petugas makam," tuturnya.

Aturan lainnya yang terdapat dalam Perda ini adalah rumputisasi.

Dimana keluarga almarhum bisa melakukannya sendiri, karena jika semua belanjaan anggaran dari Pemkot Bandung pasti akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Editor : Rizal Fadillah