KPU dan PWI KBB Dorong Angka Partisipasi Pemilih di Pilkada Serentak 2024

BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Angka partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bandung Barat (KBB) ditargetkan bisa meningkat.

Komitmen itu menjadi harapan bersama dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu. Serta juga para jurnalis yang tergabung di dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) KBB.

Baca Juga

EDUN Jadikan Debat Ajang Unjuk Kemampuan, Masyarakat akan Menilai Siapa yang Pantas Dipilih

Guna mewujudkan hal itu, PWI KBB dan KPU KBB menggelar sosialisasi dan diskusi terkait peran media dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2024, Jumat (8/11/2024).

Kegiatan yang digelar di Sekretariat PWI KBB ini menghadirkan nara sumber dari KPU KBB yakni Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, Deni Firman Rosadi, dan dari salah seorang perwakilan media.

"Agenda sosialisasi dan diskusi ini adalah bagian dari komitmen PWI KBB dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024," kata Ketua PWI KBB, Hendra Hidayat usai kegiatan.

Baca Juga

Ketua Tim Paslon EDUN Minta Perumus Debat Pilkada oleh KPU KBB Figur Netral

"Tentunya dengan partisipasi aktif semua pihak, peningkatan angka partisipasi pemilih pada Pilkada di masyarakat diharapkan akan meningkatkan," sambungnya.

Menurut Hendra, kolaborasi antara media dan penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini KPU, diperlukan untuk mewujudkan Pilkada di Bandung Barat yang Jujur dan Adil.

Sosialisasi ini juga untuk merealisasikan target pemilih yang diharapkan bisa mencapai 90%.

Baca Juga

Paslon EDUN Nomor Urut 4, Edi : "Penuh Makna dan Semoga Membawa Keberkahan"

"Peran media adalah memberikan informasi dengan pemberitaan yang faktual sehingga bisa menarik perhatian guna menstimulus keinginan masyarakat yang terbagi kedalam beberapa kelompok usia untuk menggunakan hak pilihnya," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Hendra, sosialisasi ini diharapkan bisa meningkatkan peran media dalam meningkatkan partisipasi pemilih, sehingga masyarakat turut berperan dalam memilih pemimpin, baik Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan kredibilitasnya.

"Adanya sosialisasi tentu harapannya untuk lebih meningkatkan peran media dalam hal meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada. Kami juga mengimbau masyarakat untuk memilih pemimpin yang berintegritas serta track record yang kredibel," kata dia.

Baca Juga

Pengundian Nomor Urut Paslon di Pilkada KBB Selesai Digelar, Ini Urutannya

Kordiv SDM dan Parmas KPU KBB Deni Firman Rosadi membeberkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu terdapat perbedaan data. Contohnya di Pemilu 2024 kemarin sekitar 80% lebih yang menggunakan hak pilihnya dari total 1.317.866 DPT.

Adapun di Pilkada KBB pada 2019 lalu, partisipasi pemilih hanya di angka 70% lebih. Dilihat dari jumlah daftar pemilih tetapnya pun ada sedikit penurunan ketimbang Pemilu 2024, dimana jumlah DPT untuk Pilkada Serentak 2024 sebanyak 1.309.568 jiwa.

Berdasarkan data tersebut dikatakan, maksimal partisipasi pemilih sebanyak 84,43% dari DPT.

Baca Juga

Daftar ke KPU KBB, Paslon Edun : "Kalau yang Lain Artis, Kita Aktivis dan Santri"

"Memang jika dilihat secara utuh 84,43% itu sudah maksimal. Karena kita bisa melihat beberapa data yang ditarik data penduduk yang tidak ada misalnya. Kebijakan tersebut perlu keikutsertaan semua pihak mulai dari pemerintah desa, pemerintah daerah (Disdukcapil)," jelas Deni.

Deni menjelaskan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, maka harus ada inovasi dalam hal sosialisasi. Selain itu perlu dilihat secara segmentasi generasi dan jenis kelamin.

Menurutnya, beda generasi beda pula pendekatannya. Adapun dilihat dari data pemilih di Bandung Barat, sebanyak 19% merupakan generasi Z, lalu 31% generasi milenial, 30% gen X lalu sisanya generasi baby boomers ke atas.

"Bentuk sosialisasinya harus beragam, akan berbeda treatment-nya kalau hari ini kita sosialisasi di teman-teman Gen-Z misalnya kita pantik dari sisi pengetahuan yang mereka mudah mengaksesnya," kata dia.

Adapun sosialisasi juga harus berdasarkan kepada jenis kelamin. Dimana saat ini pemilih laki-laki lebih banyak ketimbang perempuan. Maka harus terlebih dahulu di mitigasikan apa yang bisa memantik perempuan untuk bisa menyampaikan hak pilihnya di Pilkada.

"Ketika dilihat DPT antara jumlah DPT antara pemilih laki-laki dan perempuan itu hanya 13.000 selisihnya. Artinya kita bisa menstimulasi pemilih perempuan dan laki-laki memalui pendekatan sosialisasi yang berbeda," pungkasnya. (*)

Editor : Rizki Maulana