Penataan PKL di Bandung Belum Maksimal, DPRD Soroti Lambannya Implementasi Perda

Baca Juga

DPRD Kota Bandung Soroti Isu Dugaan Nepotisme di Perumda Tirtawening, Desak Evaluasi

Namun, dalam Perda yang terbaru, pembagian zona PKL hanya ada dua kategori: peruntukan dan bukan peruntukan.

Susi mengakui bahwa perubahan zona ini membutuhkan waktu untuk diterapkan dengan tepat, dan belum ada transisi yang jelas dari pembagian zona merah, kuning, hijau, ke zona baru ini.

"Saya lihat belum ada peralihan yang jelas dari zona merah, kuning, dan hijau ke zona peruntukan dan bukan peruntukan seperti yang diatur dalam perda terbaru," katanya.

Baca Juga

BREAKING NEWS DPRD Kota Bandung: Tegakkan Sanksi Tegas atas Pembagian Bir Gratis di Pocari Run 2025

Susi juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penerapan kebijakan ini. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari perubahan aturan tersebut, agar tidak menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat, terutama para PKL yang selama ini bergantung pada lapak mereka.

"Pemerintah akan melihat dengan hati-hati dalam penerapan kebijakan ini, jangan sampai terjadi dinamika yang bergejolak di masyarakat, terutama di kalangan teman-teman PKL," ujarnya.

Editor: Zhafran Pramoedya