Open Bidding Digelar Saat Transisi Pemerintahan, DPRD KBB akan Panggil Pj Bupati

BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinilai belum urgen.

Terlebih saat ini adalah momentum transisi pemerintahan menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat terpilih hasil Pilkada Serentak 2024.

Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi mengatakan, open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) eselon 2 atau setingkat kepala dinas yang sedang berproses di lingkungan Pemda KBB terkesan dipaksakan.

"Saya tidak melihat ada hal yang urgen sehingga harus dilakukan open bidding. Ini seakan tergesa-gesa dan cenderung dipaksakan, padahal baru selesai Pilkada dan sekarang ini sedang tahap transisi pemerintahan," ucapnya kepada wartawan di Padalarang, Rabu (18/12/2024).

Dirinya melihat meskipun saat ini ada sekitar lima jabatan kepala dinas yang kosong karena ditinggal pensiun. Namun pelaksana tugas (Plt) yang mengisi kekosongan jabatan itu bisa melaksanakan program kerja dengan baik.

Sehingga ada baiknya agar pengisian kekosongan jabatan itu menunggu bupati dan wakil bupati terpilih sebagai user nantinya. Sementara Pj Bupati Ade Zakir yang saat ini menjadi orang nomor satu di KBB, akan kembali ke posisinya semula sebagai Sekda KBB.

"Makanya justru muncul anggapan bahwa pelaksanaan open bidding di akhir tahun ini terkesan tergesa-gesa dan dipaksakan," tandasnya.

Pihaknya juga mempertanyakan keabsahan dari open bidding JPTP di lingkungan Pemda KBB. Sebab DPRD KBB tidak mendapatkan tembusan pemberitahuan surat resmi baik soal izin rekomendasi dari Kemendagri ataupun terkait verifikasi teknis (vertek).

Belum lagi panitia seleksi terkesan tertutup dan tidak memberikan informasi yang jelas kepada Lembaga DPRD khususnya komisi 1 yang membidangi pemerintahan umum dan kepegawaian, terkait dengan pola penganggarannya.

"Kami dapat informasi peserta seleksi membawa laptop masing-masing, ini kan rancu, apakah tidak disediakan atau anggarannya tidak ada?" tanyanya.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini ingin mengetahui proses open bidding mulai dari pertanyaan mengapa pengisian jabatan tidak menggunakan sistem merit atau meritokrasi, tapi justru dengan open bidding. Sehingga dikhawatirkan muncul like and dislike.

Untuk itu rencananya Komisi I DPRD KBB akan mengundang Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat Ade Zakir dan Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB untuk dimintai penjelasan.

"Awalnya kami mengundang Pj Bupati Selasa (17/12/2024), namun beliau sudah ada agenda lain. Kita jadwal ulang antara tanggal 27 atau 30 Desember nanti," ujarnya.

Menurutnya pemanggilan kepada Pj Bupati Bandung Ade Zakir, dan juga Plt Kepala BKPSDM KBB agar polemik ini menjadi clear. Sebab sampai saat ini DPRD KBB khususnya komisi I tidak mendapatkan penjelasan dan informasi sebelumnya.

"Ya karena jujur, open bidding ini misteri, kami sama sekali tidak mengetahui proses yang sekarang tengah berjalan," tutur Sandi.

Lebih lanjut dikatakannya, meskipun open bidding memang kewenangan penuh eksekutif tapi seyogyanya dewan juga mengetahui.

Jangan sampai nanti dikemudian hari muncul masalah, seperti yang sudah-sudah terjadi. Bahkan sampai kini pun masih ada yang meninggalkan masalah.

"Intinya kami mengingatkan, tidak ada maksud yang lain lain. Jangan sampai prosesnya tergesa-gesa, apalagi hanya hitungan bulan KBB sudah akan mempunyai bupati baru," pungkasnya. (*)

Editor : Rizki Maulana