Matangkan Efisiensi APBD 2025, Bey: Jangan Ganggu Kinerja Pelayanan Publik 

Baca Juga

Realisasi Investasi Jabar 2024 Capai Rp251 Triliun, Tertinggi di Indonesia

"Perlu diperhatikan betul jangan sampai efisiensi ini ada pelayanan kepada masyarakat berkurang itu tidak boleh," ujarnya.

Sejalan dengan itu, Bey mendorong seluruh ASN untuk dapat bekinerja maksimal. Sehingga setiap pemangku kebijakan di perangkat daerah tak selalu berprinsip untuk merekrut tenaga ahli untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan.

Hal ini sejalan dengan topik yang tengah hangat diperbincangkan di tengah masyarakat bahwa setelah dilantik, kepala daerah terpilih dilarang mengangkat tenaga ahli maupun staf khusus (stafsus). 

Baca Juga

Pemprov Jabar Evaluasi Kerja Sama dengan PT TRPN usai Pembongkaran Pagar Laut Bekasi

Hal itu diberlakukan juga terkait dengan efisiensi anggaran di pemerintahan daerah. Selain itu juga terkait dengan mencegah pengangkatan pegawai yang didasarkan pada kepentingan politik.

Sementara bagi tenaga kerja non - ASN yang sudah lama bekerja di perangkat daerah, akan terus ditata secara bertahap dengan integerasi antara perangkat daerah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), hingga Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Editor: Rizal Fadillah