Awal 2025 Gelombang PHK Melanda Indonesia: Jawa Tengah Terparah

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Kabar kurang menggembirakan datang dari dunia ketenagakerjaan Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, hingga Februari 2025, sebanyak 18.610 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan, hampir empat kali lipat, dari data PHK Januari 2025 yang hanya mencatat 3.325 kasus.

Lonjakan PHK di Jawa Tengah

Baca Juga

Presiden Prabowo Tetapkan Upah Minimum Nasional 2025 Naik 6,5 Persen

Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah pekerja yang terkena PHK tertinggi, mencapai 57,37% dari total kasus PHK yang dilaporkan. Padahal, pada Januari 2025, Jawa Tengah tidak mencatatkan kasus PHK sama sekali. Lonjakan signifikan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut.

Peningkatan PHK di Provinsi Lainnya

Selain Jawa Tengah, beberapa provinsi lain juga mengalami peningkatan jumlah PHK yang signifikan:

• Riau: Dari 323 kasus pada Januari, melonjak menjadi 3.530 kasus pada Februari.
• Jawa Timur: Mengalami penambahan 978 kasus PHK.
• Banten: Meningkat dari 149 kasus pada Januari menjadi 411 kasus pada Februari.

Baca Juga

Puluhan Ribu Buruh Kabupaten Bandung Siap Menangkan Dadang Supriatna-Ali Syakieb

Jakarta, Sempat Tertinggi, Kini Stabil

Berbeda dengan provinsi lainnya, Jakarta, yang mencatatkan jumlah PHK tertinggi pada Januari 2025 dengan 2.650 kasus, tidak mengalami peningkatan pada Februari.

Dampak dan Respons Pemerintah

Baca Juga

PC SP TSK-SPSI Kota Cimahi Deklarasi Dukung Dikdik-Bagja di Pilwalkot Cimahi

Lonjakan angka PHK ini tentu menimbulkan kekhawatiran mengenai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini, seperti:

• Peningkatan program pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan keterampilan pekerja.
• Pemberian bantuan dan dukungan kepada pekerja yang terkena PHK.
• Peningkatan investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru.
• Pengawasan lebih ketat terhadap perusahaan yang melakukan PHK, untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Data ini menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah dan pelaku industri untuk lebih memperhatikan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Diperlukan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan aman bagi seluruh pekerja.

Editor : Agung Bakti Sarasa