Operasi Pasar Minyak Goreng di Jabar Diprioritaskan Untuk Masyarakat Kurang Mampu

BANDUNG, iNews.id - Pemprov Jabar terus menggencarkan operasi pasar minyak goreng di seluruh Kota/Kabupaten. Hal sebagai upaya untuk mengantisipasi kelangkaan minyak goreng.

Baca Juga

3 Lokasi Operasi Pasar Murah di Kota Bandung Hari Ini, Ada Arcamanik

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar Iendra Sofyan mengatakan, OP minyak goreng akan diprioritaskan untuk masyarakat miskin dan daerah yang sulit terjangkau distribusi. 

"Seperti diketahui, Kemendag sudah kembali memperbolehkan operasi pasar, setelah sebelumnya melarang melalui Peraturan Mendag Nomor 12 Tahun 2022. Namun yang kita prioritaskan untuk masyarakat miskin dan daerah yang sulit terjangkau distribusi,” kata Iendra di Kota Bandung, Rabu (23/3/2022).

Baca Juga

Operasi Pasar di KBB Tak Berdampak, Cabai Rawit Tembus Rp100 Ribu, Harga Beras Belum Turun

Dalam melaksanakan OP tersebut, kata Iendra, Disperindag Jabar bekerja sama dengan PT. Agro Jabar yang merupakan BUMD Provinsi Jabar untuk pengadaan dan distribusi minyak goreng. 

Baca Juga

Gelar Operasi Pasar, Pemkab Bandung Jual Beras Medium Cuma Rp10.200 per Kg

"Kita kerja sama dengan PT. Agro, BUMD kita, untuk pengadaan dan distribusinya, untuk OP kemasan dengan harga 14 ribu,” ucapnya.

Sedangkan untuk kebutuhan pokok lainnya, Iendra melaporkan bahwa stok dalam keadaan aman untuk kebutuhan Ramadhan dan Idulfitri meski ada kenaikan harga beberapa komoditas. 

Baca Juga

Kendalikan Inflasi, Pj Sekda Sumedang Minta Diskop UKMPP Gelar Operasi Pasar Tiap Pekan

"Namun kami tetap upayakan stok terjamin. Kita awasi juga masalah distribusinya, koordinasi dengan Polda Jabar dan pemerintah kabupaten/kota, mengantisipasi jika ada masalah didistribusinya,” ucap Iendra.

Baca Juga

Operasi Pasar Digelar di 30 Kecamatan Kota Bandung, Ini Syarat Dapat Beras dan Migor Murah

Iendra pun menjelaskan, jika terjadi kelangkaan di bahan pokok jelang Ramadhan dan Idulfitri, maka Disperindag Jabar akan melakukan operasi pasar dengan sistem subsidi.

"Lokasi OP-nya belum ditentukan, namun OP kebutuhan pokok itu akan ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah dan banyaknya masyarakat tidak mampu,” tuturnya. (*)

Editor : Abdul Basir