Cegah Konflik Lahan, Cimahi Dorong Pendaftaran Tanah Ulayat di Kampung Adat Cireundeu

Baca Juga

DPRD Jabar Dorong Percepatan Pembangunan Underpass Gatot Subroto-Cimahi

“Kehadiran negara penting untuk menjamin hak masyarakat adat melalui regulasi yang menyentuh sektor strategis seperti kehutanan, pertambangan, dan pengelolaan wilayah-wilayah khusus,” ujarnya.

Ngatiyana juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban di sektor pertanahan agar tidak terjadi konflik yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

“Kita semua harus bersinergi dalam mencegah potensi sengketa lahan yang bisa berujung pada konflik horizontal,” pungkasnya.

Baca Juga

Digitalisasi Logistik: Cara Pelaku Usaha di Cimahi Pangkas Biaya Kirim Demi Naik Kelas

Acara ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Kakanwil ATR/BPN Jawa Barat, Kepala Kantor ATR/BPN Kota Cimahi, serta para camat, lurah, dan kepala perangkat daerah se-Kota Cimahi.

Editor: Agung Bakti Sarasa