Pemerintah Pusat Dukung Penuh Pengembangan Koperasi Merah Putih di Desa

Pembentukan Satgas KMP di Seluruh Wilayah

Untuk memastikan program berjalan optimal, pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mengatur struktur dan tugas Satgas.

Zulkifli menyebutkan, Satgas di tingkat provinsi akan diketuai oleh gubernur, dengan sekretaris daerah (Sekda) sebagai wakil ketua dan kepala dinas koperasi sebagai sekretaris. Di tingkat kabupaten atau kota, bupati dan wali kota menjadi penanggung jawab utama.

“Presiden memberikan batas waktu. Semua Satgas harus terbentuk sebelum akhir Juni 2025 dan koperasi sudah berjalan penuh pada 28 Oktober 2025,” ujarnya.

Infrastruktur dan Kesiapan Operasional

Tak hanya soal pembiayaan, pengembangan Koperasi Merah Putih juga mencakup aspek fisik dan logistik. Koperasi harus memiliki bangunan operasional yang memadai, stok sembako yang cukup, serta kendaraan distribusi agar dapat berfungsi secara maksimal sebagai pusat ekonomi desa.

“Koperasi tidak hanya jadi alat ekonomi, tapi juga alat pendidikan kemandirian. Bantuan ini bukan untuk dihabiskan, tapi untuk tumbuh dan berkembang,” tegas Zulkifli.

Pakar Ekonomi: KMP Bisa Jadi Instrumen Transformasi Desa

Dr. Rendy Mahesa Putra, S.E., M.E., dosen ekonomi pembangunan dari Universitas Padjadjaran, menilai bahwa pendekatan pemerintah dalam memperkuat koperasi desa melalui KMP sangat strategis dalam jangka panjang.

“Dengan sistem pendampingan dan evaluasi berkala, Koperasi Merah Putih bisa menjadi tulang punggung ekonomi desa yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Editor : Agung Bakti Sarasa