Anggaran Pendidikan 20 Persen APBN Dinilai Belum Optimal, DPR RI Soroti Distorsi Pelaksanaan

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kota Bandung menggelar seminar nasional bertajuk "Tantangan Sistem Pendidikan Nasional Di Tengah Kompetisi Global" Kajian Strategis Revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional di Kota Bandung, Sabtu (17/5/2025).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI, Habib Syarif; Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat; Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama, H. Kamaruddin, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin; Ketua PW ISNU Jabar sekaligus Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Ulfiah; Ketua PC ISNU Kota Bandung, Derry Jamaludin Basari.

Baca Juga

Cimahi Usul Perluasan Wilayah, Bandung Siap Sinergi Atasi Kemacetan Perbatasan

Pada kesempatan itu, Habib Syarif menyoroti adanya distorsi dalam pelaksanaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, meski alokasi tersebut telah berlangsung selama dua dekade.

Syarif mengungkapkan, meskipun laporan keuangan negara menunjukkan alokasi anggaran pendidikan mencapai 20 persen, namun implementasinya masih jauh dari optimal.

"Benar, laporan keuangan negara menunjukan alokasi 20 persen untuk anggaran pendidikan. Akan tetapi bila kita telusuri lebih dalam, terdapat banyak distorsi dalam pelaksanaannya," ucap Syarif.

Baca Juga

500 Rutilahu di Kota Bandung Direnovasi Tanpa Dana Negara

"Sebagian besar dana pendidikan tidak langsung menyentuh kebutuhan dasar seperti peningkatan mutu guru, fasilitas sekolah, dan akses pendidikan di daerah tertinggal," tambahnya.

Dia menjelaskan bahwa sebagian besar dana pendidikan tidak langsung menyentuh kebutuhan dasar seperti peningkatan mutu guru, fasilitas sekolah, dan akses pendidikan di daerah tertinggal.

"Banyak alokasi pendidikan 'dihitung' dari program-program lintas kementerian yang tidak secara langsung menyasar proses belajar-mengajar, Serta ketimpangan antar daerah dalam realisasi APBD untuk pendidikan masih mencolok," katanya.

Baca Juga

May Day 2025, Buruh Bandung Tuntut Keadilan Upah dan Kepastian Kerja

Selain itu, Syarif juga menyoroti ketimpangan antar daerah dalam realisasi APBD untuk pendidikan. Data menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2025 mencapai Rp724,3 triliun, setara dengan 20 persen dari total anggaran belanja negara.

Namun, kurang dari 22 persen dari anggaran tersebut yang dikelola langsung oleh Kemendikdasmen, Kemendikristek, dan Kementerian Agama. Bahkan anggaran untuk Kemendikdasmen itu yang terkecil.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Syarif mengusulkan empat agenda strategis. Pertama, reformulasi definisi anggaran pendidikan secara subrantif.

Baca Juga

Truk Bermuatan Terigu Terguling di Soekarno-Hatta Bandung, Tidak Ada Korban Jiwa

"Tidak semua pengeluaran yang berlabel pendidikan seharusnya dihitung pemenuhan anggaran pendidikan nasional 20 persen," ujarnya.

Kedua, penguatan peran kemendikdasmen, kemendikristek, kementerian agama. 

"Memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap tiga kementerian tersebut dalam mengelola dan mengawasi anggaran pendidikan, untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan," jelasnya,

Baca Juga

Demo di Depan Gedung Sate, Geraksa Bumi Sampaikan 17 Tuntutan ke Dedi Mulyadi

Ketiga, penguatan mekanisme evaluasi independen terhadap implementasi anggaran pendidikan 20 persen.

"Lembaga-lembaga publik harus dilibatkan untuk menilai efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan," imbuhnya.

Keempat, revitalisasi partisipasi publik dalam pengawasan dan advokasi anggaran pendidikan. Syarif pun menekankan pentingnya langkah-langkah ini untuk mencapai perubahan substansial dalam sistem pendidikan Indonesia.

"Pendidikan adalah urusan semua pihak. Tidak bisa hanya diserahkan pada birokrasi," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Ketua PC ISNU Kota Bandung, Dery Jamaludin Basari mengungkapkan bahwa acara ini digelar sebagai respons terhadap pentingnya peran masyarakat luas, khususnya kaum cendekiawan, dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang relevan dengan konteks kekinian dan berorientasi pada masa depan.

"Peran masyarakat luas khususnya kaum cendikiawan sangat diperlukan untuk terciptanya sistem pendidikan nasional yang relevan dengan konteks hari ini dan future oriented untuk menyongsong masa depan yang lebih baik," kata Dery.

Lebih lanjut, Dery berharap agar seminar ini menjadi sebuah gebrakan untuk mendorong kaum cendekiawan agar lebih peka terhadap kompleksitas permasalahan pendidikan di Indonesia yang dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan negara berkembang lainnya.

"Harapannya acara ini jadi gebrakan untuk mendorong kaum cendikiawan agar peka terhadap sengkarut problema pendidikan di Indonesia yang cukup tertinggal dengan negara berkembang lainnya," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah