DPRD Jabar Soroti Laporan Keuangan 2024 Pemprov, Pertanyakan Komitmen OPD dan BUMD

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyoroti tingkat kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rapat paripurna pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2 APBD) tahun anggaran 2024.

Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara menyampaikan keprihatinannya atas minimnya partisipasi, khususnya dari para pimpinan.

Baca Juga

Golkar Jabar Kompak Berkurban, Ribuan Warga Terima Daging Kurban

Iswara mengungkapkan bahwa dari total 46 OPD, hanya 27 yang hadir, dengan hanya 6 di antaranya adalah kepala dinas, sisanya merupakan staf. Kondisi serupa terjadi pada BUMD, di mana hanya 3 BUMD yang mengirimkan perwakilannya.

"Tadi sedikit saya mengomentari di paripurna agar para kepala OPD ini tidak hanya semangat pada saat mengajukan anggaran, BUMD pun, tapi pada saat pertanggungjawabannya," ucap Iswara ditemui usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kamis (19/6/2025).

Iswara mengungkapkan bahwa kehadiran ini sangat penting karena hasil pembahasan P2 APBD akan menentukan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang akan digunakan untuk perubahan anggaran.

Baca Juga

Jabar Catat Realokasi Anggaran Terbesar di Indonesia Capai Rp5,1 Triliun

Agenda Padat DPRD Jabar

Iswara menjelaskan bahwa saat ini DPRD Jabar memiliki empat agenda besar yang sedang dan akan dibahas secara simultan.

“Jadi ada 4 angenda yang besar ya, yang sedang akan dibahas, apalagi RPJM, ini adalah penjabaran dari Visi dan Misi Kang Dedi Mulyadi ya pada saat kampanye yang akan kami jadikan pijakan pembangunan selama 5 tahun,” katanya.

Baca Juga

DPRD Jabar Gelar Diskusi Revisi UU TNI, Jamin Tak Ada Dwifungsi ABRI

“Nanti breakdown dari RPJM tahun 2025-2029 adalah setiap tahunnya ada RKPD yang dilaksanakan pemerintah daerah RKPD setelah itu APBD,” lanjutnya.

Tunggakan BPJS Rp311 Miliar Akan Dilunasi

Dalam kesempatan yang sama, Iswara juga mengungkapkan adanya tunggakan BPJS Kesehatan yang mengejutkan senilai sekitar Rp311 miliar. Tunggakan ini merupakan kewajiban lama yang baru diketahui oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi dan jajaran DPRD Jabar.

Baca Juga

Big Match Persija vs Persib, Iswara Prediksi Pangeran Biru Menang 2-1

"Pak Gubernur pun kaget ya pada saat ketemu. Beliau pun kaget ternyata ada tunggakan-tunggakan yang lama," ucap Iswara.

Namun demikian, Iswara memastikan bahwa tunggakan BPJS yang tercatat pada tahun 2024 telah dibayarkan.

Dia menambahkan bahwa tunggakan sebesar Rp311 miliar tersebut direncanakan akan dilunasi pada perubahan anggaran tahun ini.

Baca Juga

Ini Kata Wakil Ketua DPRD Jabar soal Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg

"Walaupun tidak terlalu leluasa karena ada beberapa yang fixed cost, kemudian ada kewajiban bayar hutang BPJS Rp 311 miliar dan juga beberapa kegiatan yang masih tersisa dari yang kemarin tidak masuk di murni 2025," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah