IAW Minta Pemerintah Revisi Perpres Satgas PKH Demi Tata Kelola Lebih Baik

“Jika penunjukan kawasan hutan belum sah, maka penertiban bisa menjadi pemaksaan. Itu harus dipikirkan dengan seksama oleh presiden,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai pemerintahan Prabowo memiliki peluang besar untuk memimpin reformasi sektor kehutanan dengan mengedepankan keadilan sosial dan kepastian hukum yang berpihak pada rakyat.

“Karena kalau satgas tidak diukur dengan audit BPK dan tidak diawasi rakyat, maka yang tersisa hanya kuasa, bukan keadilan,” pungkas Iskandar. (*)

Editor : Abdul Basir