Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Desak Plt Dirut Perumda Tirtawening Segera Bayar Honor 132 Pegawai

Baca Juga

DPRD Kota Bandung Siapkan Perda Pajak dan Retribusi untuk Optimalisasi Pendapatan Daerah

Dia mengkritik isu direksi baru berencana membatalkan SK pengangkatan pegawai tersebut.

“Pejabat baru tidak seharusnya menghapus kebijakan pejabat lama begitu saja. Apalagi yang menyangkut hak karyawan,” tuturnya.

Edwin mengatakan, aturan hukum seperti UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jelas mengatur kewajiban perusahaan membayar upah tepat waktu.

Baca Juga

DPRD Bandung Catat Kendala Pelaksanaan Perda Penanggulangan Kemiskinan

“Ini hanya 132 orang, bukan ribuan. Harusnya bisa diselesaikan dengan cepat,” ucap Edwin.

Keterlambatan pembayaran selisih gaji ini, ujar Edwin, berpotensi menurunkan semangat dan motivasi kinerja pegawai, hal ini tidak boleh terjadi lantaran menyangkut pelayanan kepada masyarakat.

Citra PDAM Tirtawening sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini berkontribusi besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung, bisa tercoreng.

Baca Juga

M Bagja Jaya Wibawa Ditunjuk Jadi Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kota Bandung

“PDAM adalah mitra kerja DPRD. Kami tidak ingin masalah ini mengganggu pelayanan publik,” ujar Edwin.

Editor : Agus Warsudi