Neni Nur Hayati Alami Serangan Digital, Pemprov Jabar Diduga Terlibat

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Aktivis demokrasi sekaligus Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengaku menjadi sasaran serangan digital atau doxing yang diduga melibatkan akun resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Kamis (17/7/2025), Neni menyebut serangan itu berlangsung secara intens melalui berbagai platform media sosial selama dua hari berturut-turut, yakni pada 15 dan 16 Juli 2025.

"Saya, Neni Nur Hayati, Aktivis Demokrasi sekaligus Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, dalam waktu dua hari ini, tertanggal 15–16 Juli 2025, saya mendapatkan serangan serius melalui akun digital Instagram @neni1783 dan akun TikTok @neninurhayati36 yang tidak ada hentinya," ungkapnya.

Neni juga mengungkapkan bahwa ia mendapat informasi dari sejumlah jurnalis mengenai penyebaran fotonya di akun resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat. Unggahan tersebut disebut merupakan hasil kolaborasi dengan akun lain seperti @jabarprovgoid, @humas_jabar, dan @jabarsaberhoaks, yang membahas soal anggaran belanja media.

Menurut Neni, peristiwa ini bermula dari konten video yang ia unggah di TikTok pada 5 Mei 2025. Dalam video tersebut, ia mengungkapkan kekhawatiran terhadap maraknya penggunaan buzzer politik yang dinilai berpotensi merusak tatanan demokrasi.

"Dalam video tersebut, saya sama sekali tidak menyebut Gubernur Jawa Barat secara khusus yakni Kang Dedi Mulyadi. Video tersebut general untuk seluruh kepala daerah yang terpilih pada Pemilihan Serentak 2024," jelas Neni.

Ia juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan murni ditujukan pada kebijakan publik, bukan kepada individu tertentu.

"Saya menyadari bahwa memang dalam beberapa video mengkritik kebijakan Kang Dedi Mulyadi, tetapi juga dalam video lain ada pula yang saya apresiasi. Saya kira ini adalah hal yang wajar. Saya tidak melakukan penyerangan secara pribadi, sebab yang saya kritisi adalah kebijakannya," lanjutnya.

Puncaknya, pada Rabu (16/7/2025), Neni mengetahui bahwa videonya diunggah ulang oleh akun resmi Diskominfo Jabar dengan narasi yang ia nilai menyudutkan dan penuh penafsiran sepihak.

"Saya tentu sangat menyayangkan langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memposting foto saya tanpa seizin, menafsirkan secara sepihak, menghakimi dan disebarluaskan melalui akun resmi Diskominfo. Alih-alih memberikan ruang untuk kebebasan berpendapat, yang terjadi justru mematikan ruang kebebasan itu dengan tindakan represif," ujarnya.

Tidak berhenti di situ, Neni juga melaporkan adanya peretasan terhadap akun pribadinya serta pengintaian aktivitas digitalnya. Ia menyatakan tengah mempersiapkan langkah hukum untuk menanggapi insiden ini.

"Lagi siapkan tim kuasa hukum. Aku juga mengalami peretasan akun. Sekalian aku juga mau melakukan bantahan atas tuduhan yang disampaikan," tandasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Diskominfo Jawa Barat terkait tudingan tersebut.

Editor : Agung Bakti Sarasa