Gerah Doxing dan Ancaman Penyiksaan, Neni Nur Hayati Somasi Pemprov Jabar: Brutalnya Luar Biasa

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, resmi melayangkan somasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar pada Senin (21/7/2025). Tindakan hukum ini diambil menyusul dugaan penyalahgunaan fotonya tanpa izin dalam sebuah konten klarifikasi yang dipublikasikan oleh kedua instansi tersebut.

Menurut Neni, publikasi tanpa persetujuannya itu memicu gelombang serangan digital terhadap dirinya, termasuk aksi doxing, peretasan media sosial, hingga ancaman serius terhadap keselamatannya.

Baca Juga

Diskominfo Jabar Buka Suara Soal Dugaan Doxing pada Aktivis Neni Nur Hayati

Kuasa hukum Neni dari LBH Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojhi, menilai tindakan Pemprov Jabar bertentangan dengan prinsip keterbukaan ruang berekspresi di era demokrasi.

“Pemasangan foto itu tanpa izin kemudian memicu terjadinya doxing yang dialami oleh klien kami," jelas Ikhwan saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung.

Ikhwan menekankan bahwa Neni dikenal sebagai aktivis demokrasi yang aktif menyuarakan isu-isu terkait demokratisasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menambahkan bahwa kritik yang disampaikan Neni selama ini tidak secara khusus ditujukan kepada Pemprov Jabar, melainkan menyasar fenomena umum pencitraan politik dan penggunaan buzzer oleh kepala daerah.

Editor : Agung Bakti Sarasa