Dedi Mulyadi Kukuh Tolak Study Tour: Fokus Pendidikan, Bukan Piknik

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya angkat bicara menanggapi unjuk rasa besar-besaran dari para pelaku industri pariwisata yang menolak kebijakan larangan kegiatan study tour di lingkungan sekolah.

Dalam keterangannya melalui akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Selasa (22/7/2025), Dedi menilai aksi blokade Jalan Layang Pasupati dan demonstrasi di Gedung Sate sehari sebelumnya (21/7) justru mempertegas bahwa study tour lebih menyerupai agenda hiburan ketimbang pendidikan.

Baca Juga

Spanduk Sarkas Warnai Aksi Pekerja Wisata: Sindiran Tajam untuk Dedi Mulyadi

“Demonstrasi kemarin menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan study tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Bisa dibuktikan, yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa gelombang demonstrasi tersebut tidak hanya datang dari pelaku pariwisata lokal, namun turut mendapat dukungan dari pelaku industri wisata di Yogyakarta, termasuk operator jeep wisata di kawasan Gunung Merapi.

Menurut Dedi, larangan kegiatan study tour bukan tanpa alasan. Ia menyebut kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban finansial para orang tua dan menjaga agar fokus pendidikan tetap berada pada pengembangan karakter serta peningkatan kualitas belajar siswa.

Baca Juga

4.000 Pekerja Pariwisata Demo di Bandung, Tolak Surat Edaran Gubernur Jabar

“Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orangtua siswa, agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan,” ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa keputusannya berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas, dengan menitikberatkan efisiensi biaya pendidikan yang benar-benar menunjang proses belajar.

“Sikap saya akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan dan mengefisienkan pendidikan dari beban biaya yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan karakter dan pertumbuhan pendidikan,” tegasnya.

Baca Juga

Duka di Tengah Bahagia, KDM Jadi Bapak Asuh Korban Tragedi di Pernikahan Putranya

Meski begitu, Dedi menyampaikan harapan agar sektor pariwisata di Jawa Barat tetap tumbuh. Namun ia menggarisbawahi, industri ini sebaiknya menyasar wisatawan dengan kemampuan ekonomi yang mencukupi, bukan membebani keluarga berpenghasilan rendah melalui kegiatan yang dibungkus sebagai study tour.

“Semoga industri pariwisata tumbuh sehingga nanti yang datang berwisata itu adalah orang luar negeri, orang-orang yang punya uang dan memang murni bertujuan melakukan kepariwisataan, bukan orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan dengan alasan study tour akhirnya dipaksa harus pergi piknik,” tambahnya.

Aksi Massa Pelaku Wisata: Tuntutan Revisi Surat Edaran

Baca Juga

Duka di Pernikahan Anak, Dedi Mulyadi Santuni Keluarga Korban Rp150 Juta

Sebelumnya, ribuan pekerja sektor pariwisata—dari sopir bus, kernet, hingga pelaku UMKM—menggelar aksi protes di depan Gedung Sate, Bandung, Senin (21/7/2025).

Mereka meminta Gubernur Dedi Mulyadi mencabut poin ketiga dari Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA yang berisi larangan kegiatan study tour.

Aksi tersebut digerakkan oleh Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB), yang mengaku sejak kebijakan diberlakukan, jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Jabar mengalami penurunan drastis. Akibatnya, banyak agenda wisata dibatalkan dan perputaran ekonomi tersendat. Ribuan keluarga pun kehilangan mata pencaharian.

Baca Juga

RPJMD 2025 Disetujui DPRD Jabar, Pemprov Fokus Tata Ulang Desa dan BUMD

“Kami tidak menolak aturan, tapi kami butuh kebijakan yang adil, berpihak, dan melibatkan para pelaku langsung di lapangan,” seru salah satu orator dari atas mobil komando.

Mereka menyebut bahwa pariwisata merupakan urat nadi perekonomian, terutama bagi wilayah pedesaan. Bila keputusan dibuat tanpa mempertimbangkan pihak yang terdampak langsung, mereka khawatir dampaknya bisa berkepanjangan.

Koordinator aksi menyampaikan bahwa mereka datang bukan untuk menciptakan kericuhan, melainkan membawa aspirasi agar pemerintah mau membuka dialog dan meninjau ulang kebijakan tersebut.

“Jangan buat kebijakan dari balik meja tanpa melihat realitas di lapangan. Pariwisata adalah sumber kehidupan kami,” tegasnya.

Editor : Agung Bakti Sarasa