Sekda Jabar Turun Tangan Usai Aktivis Demokrasi Layangkan Somasi ke Diskominfo

Baca Juga

Pemprov Jabar Kejar Perbaikan IPAL Sarimukti, Langkah Cepat Hadapi Masalah Baku Mutu

Herman juga mengakui, dalam pelaksanaan tugas, OPD tentu memiliki keterbatasan. Maka dari itu, pemerintah akan melakukan evaluasi internal terhadap langkah Diskominfo.

Baca Juga

Generasi Muda Jabar Diberi Bekal Integritas untuk Berantas Korupsi dan Wujudkan Indonesia Maju

Aktivis Dapat Teror Usai Unggah Kritik Soal Buzzer

Kritik Neni terhadap bahaya buzzer politik diunggah melalui akun media sosial pribadinya, termasuk TikTok. Setelah Diskominfo mengunggah foto dan pernyataan terkait, Neni mengaku menerima teror digital berupa doxing, peretasan, hingga serangan di WhatsApp.

Tim kuasa hukum Neni dari LBH dan Advokasi PP Muhammadiyah menilai tindakan Diskominfo memicu represi terhadap kebebasan berpendapat.

“Kritik yang disampaikan klien kami adalah bagian dari ekspresi yang dilindungi konstitusi. Serangan doxing justru bertentangan dengan prinsip demokrasi,” tegas kuasa hukum, Ikhwan Fahrojhi.

Menurutnya, unggahan Diskominfo bertentangan dengan komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang aman untuk kebebasan berekspresi.

Editor: Rizal Fadillah