Aktivis Demokrasi Diduga Jadi Korban Doxing, Sekda Jabar: Saya Akan Cek ke Diskominfo

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menjadi sorotan usai muncul tudingan bahwa akun-akun resmi milik instansi pemerintahan diduga terlibat dalam serangan digital terhadap aktivis demokrasi sekaligus Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menanggapi kabar tersebut dengan menyatakan akan segera memeriksa lebih lanjut dugaan tersebut. “Nanti saya cek dulu, saya mau ketemu sama Kadiskominfo,” ujar Herman kepada wartawan, Kamis (17/7/2025).

Saat ditanya bagaimana sikap pemerintah terhadap kritik dari publik, Herman menyebut bahwa masukan adalah hal yang justru dibutuhkan dalam proses pemerintahan.

“Ya gapapa, masukan, kritik, saran, saya kira itu suplemen bagi kami. Dan Pak Gubernur, Pak Wagub, itu semua membuka diri terhadap kritik, saran. Yang penting, Jawa Barat istimewa,” tuturnya. Ia menambahkan, pembangunan Jawa Barat merupakan hasil gotong royong berbagai pihak. “Dan Jawa Barat istimewa itu berjuang bersama, semua pemangku kepentingan bahu membahu,” tandasnya.

Doxing dan Peretasan Terjadi Usai Unggahan soal Buzzer Politik

Sebelumnya, Neni mengungkap bahwa dirinya mengalami serangan digital secara intens selama dua hari, pada 15–16 Juli 2025. Dalam keterangan tertulis yang dirilis Kamis (17/7/2025), ia menjelaskan bahwa akun media sosial pribadinya menjadi sasaran serangan.

“Saya, Neni Nur Hayati, Aktivis Demokrasi sekaligus Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, dalam waktu dua hari ini, tertanggal 15–16 Juli 2025, saya mendapatkan serangan serius melalui akun digital Instagram @neni1783 dan akun TikTok @neninurhayati36 yang tidak ada hentinya,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia menuding bahwa serangan tersebut melibatkan akun resmi milik Diskominfo Jawa Barat, yang mengunggah ulang konten miliknya dan menyematkan narasi yang dinilai menghakimi. Tak hanya itu, sejumlah akun resmi lainnya seperti @jabarprovgoid, @humas_jabar, dan @jabarsaberhoaks juga disebut ikut menyebarkan foto pribadinya tanpa izin.

Menurut Neni, peristiwa ini dipicu oleh unggahan videonya di TikTok pada 5 Mei 2025 yang menyoroti penggunaan buzzer dalam politik. Dalam video tersebut, ia menyampaikan kekhawatiran terhadap praktik buzzer yang dianggap dapat mengganggu kualitas demokrasi.

“Dalam video tersebut, saya sama sekali tidak menyebut Gubernur Jawa Barat secara khusus yakni Kang Dedi Mulyadi. Video tersebut general untuk seluruh kepala daerah yang terpilih pada Pemilihan Serentak 2024,” jelasnya.

Neni menegaskan bahwa kritiknya tidak bersifat personal, melainkan ditujukan kepada kebijakan publik yang dianggapnya perlu dikoreksi. “Saya menyadari bahwa memang dalam beberapa video mengkritik kebijakan Kang Dedi Mulyadi, tetapi juga dalam video lain ada pula yang saya apresiasi. Saya kira ini adalah hal yang wajar. Saya tidak melakukan penyerangan secara pribadi, sebab yang saya kritisi adalah kebijakannya,” lanjutnya.

Langkah Hukum Sedang Dipersiapkan

Neni menyayangkan sikap Pemprov yang, menurutnya, tidak menghargai ruang kebebasan berpendapat. Ia menyebut tindakan mempublikasikan fotonya tanpa izin serta narasi sepihak sebagai bentuk represif.

“Saya tentu sangat menyayangkan langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memposting foto saya tanpa seizin, menafsirkan secara sepihak, menghakimi dan disebarluaskan melalui akun resmi Diskominfo. Alih-alih memberikan ruang untuk kebebasan berpendapat, yang terjadi justru mematikan ruang kebebasan itu dengan tindakan represif,” katanya.

Selain mengalami doxing, Neni juga mengaku menjadi korban peretasan akun dan pengintaian aktivitas digital pribadinya. Ia menyatakan sedang menyiapkan langkah hukum sebagai respons atas kejadian tersebut.

“Lagi siapkan tim kuasa hukum. Aku juga mengalami peretasan akun. Sekalian aku juga mau melakukan bantahan atas tuduhan yang disampaikan,” ujarnya menutup pernyataan.

Editor : Agung Bakti Sarasa