Skandal Tunjangan Perumahan DPRD Indramayu Rp 16,8 Miliar Naik Penyidikan

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Indramayu resmi naik ke tahap penyidikan.

Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) tengah mendalami dugaan penyelewengan anggaran yang terjadi pada 2022, saat H. Syaefudin menjabat Ketua DPRD Indramayu periode 2019–2024. Kini, Syaefudin menjabat Wakil Bupati Indramayu mendampingi Bupati Lucky Hakim.

Baca Juga

2 Tahun Buron, Tersangka Korupsi KUR Ciamis Akhirnya Tertangkap di Jakarta

Laporan PPPI dan Temuan BPK RI

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan Gerakan Pemuda Peduli Perubahan Indramayu (PPPI) kepada Kejati Jabar. Dalam laporannya, PPPI mengacu pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menyebut adanya kejanggalan dalam penetapan dan pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Indramayu.

BPK menemukan perhitungan tunjangan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, melanggar prinsip kehati-hatian, dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Total belanja tunjangan perumahan pada 2022 mencapai Rp 16,8 miliar.

• 

  Baca Juga

  Polda Jabar Resmi Limpahkan Berkas Kasus Dokter Priguna ke Kejati

  Ketua DPRD menerima Rp 40 juta/bulan atau Rp 480 juta/tahun.

• Wakil ketua DPRD menerima Rp 35 juta/bulan atau Rp 420 juta/tahun.

• Anggota DPRD menerima Rp 30 juta/bulan atau Rp 360 juta/tahun.

Baca Juga

Massa KMAK Desak Kejati Jabar Usut Aliran Dana Kasus Korupsi Perum Jasa Tirta II ke Oknum Politikus

Jika ditambah gaji, biaya transportasi, dan biaya reses, pendapatan anggota DPRD disebut berkisar Rp 60–80 juta/bulan atau Rp 700 juta–Rp 1 miliar/tahun. PPPI menilai nominal tersebut berpotensi digunakan untuk membeli rumah di perumahan elit setempat setiap tahunnya.

Indikasi Pelanggaran Hukum

PPPI menduga adanya pelanggaran terhadap UU Tipikor dan KUHP, termasuk:

• 

  Baca Juga

  Kejati Jabar Sita 6 Aset Yayasan Margasatwa, Kebun Binatang Bandung Tetap Beroperasi Normal

  Penetapan nilai tunjangan oleh tim internal yang tidak berstatus Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagaimana diwajibkan aturan.

• Formula perhitungan mengacu pada regulasi yang sudah dicabut.

• Tidak dilakukan survei harga sewa rumah dan tanah sesuai kondisi pasar Indramayu.

• 

  Baca Juga

  Bey Harap Kerja Sama Pemprov dan Kejati Jabar Beri Kepastian Hukum Aset Daerah

  Tim penilai tidak memiliki kompetensi teknis maupun kewenangan profesional.

Proses Penyidikan di Kejati Jabar

Kasi Penkum Kejati Jabar, Sri Nurcahyawijaya, membenarkan bahwa kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Namun, ia belum mengonfirmasi penetapan tersangka dan masih melakukan pemeriksaan saksi.

“Untuk dugaan tipikor ini masih proses penyidikan,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).

Sebelumnya, enam orang saksi telah diperiksa oleh penyidik. Soal pemeriksaan terhadap H. Syaefudin, Cahya menyebut akan disampaikan setelah ada penetapan tersangka.

Editor : Rizal Fadillah