Daerah Lain Pajak Naik, Dedi Mulyadi Malah Umumkan Kebijakan Pembebasan PBB Bertahun-tahun

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat provinsi tahun 2025 di Aula Gedung Sate, Jumat (15/8/2025). Momen ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Baca Juga

KDM Tancap Gas! Daerah Terbersih di Jabar Bisa Dapat Hadiah Rp15 Miliar

Di hadapan para Paskibraka dan tamu undangan, Dedi mengumumkan kebijakan baru berupa pembebasan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perorangan yang sudah menumpuk bertahun-tahun.

“Pembayaran hanya diberlakukan untuk tahun berjalan dan ke depan. Tujuannya agar rakyat lebih ringan bebannya dan merdeka secara ekonomi,” ujarnya.

Baca Juga

Teppy Wawan Dharmawan Wafat, Jabar Kehilangan Pemimpin Inspiratif

Kebijakan ini, kata Dedi, mengikuti keberhasilan program serupa pada pajak kendaraan bermotor. Ia berharap langkah ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih taat membayar pajak di tahun-tahun berikutnya.

Baca Juga

Gubernur Jabar dan DPRD Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025, Siapkan Arah Kebijakan 2026

Dedi juga berpesan kepada generasi muda agar tidak terjebak dengan gaya hidup konsumtif dan mempersiapkan kehidupan di masa depan yang lebih baik.

“Jangan memaksa orang tua demi motor, mobil, skincare mahal, kawat gigi, atau ponsel baru. Lebih baik hari ini hidup sederhana, tapi di masa depan kita kaya,” tuturnya.

Baca Juga

Tak Mau Lagi Cuma SPJ, Dedi Mulyadi Minta Hibah Hasilkan Prestasi!

Ia menekankan pentingnya kerja keras dan kesabaran dalam meraih mimpi “Lebih baik hari ini berjalan kaki, kelak kita memiliki banyak kendaraan. Lebih baik memperbaiki barang lama, kelak kita menguasai industri elektronik,” tambahnya.

Baca Juga

Banjir Bonus! Dedi Mulyadi Siapkan Rp10 Juta untuk Peraih Emas FORNAS VIII

Menurut Dedi, cita-cita kemerdekaan adalah memastikan seluruh rakyat sejahtera baik dalam aspek Pendidikan, Kesehatan, Dan Ekonomi.

“Tak ada lagi anak putus sekolah, pasien ditolak rumah sakit karena BPJS, atau orang berebut bantuan pangan. Tidak ada lagi orang serakah yang merampas hak rakyat,” pungkasnya.

Editor : Rizal Fadillah