Anggaran Rumah Tangga Dedi Mulyadi dan Wakilnya Capai Rp33 M, Pengamat: Harus Evaluasi

"Karena ini juga telah menjadi isu publik sehingga pejabat publik harus memiliki responsivitas harus mau dievaluasi dan kedepan harus dilihat juga bagaimana urgensinya, rasionalitas termasuk soal sensitivitas karena kita berhadapan dengan keluhan publik terkait kepantasan dan kelayakan," ujarnya.

Baca Juga

Pemprov Jabar dan PT PII Teken Perjanjian Penjaminan TPPASR Legok Nangka

"Harus ada evaluasi menyeluruh, karena publik mungkin juga penasaran berapa besaran tunjangan dan fasilitas yang didapat pejabat-pejabat di pemerintah daerah. Kalau DPRD sudah legowo ingin dievaluasi, tentu pejabat publik harus punya komitmen untuk merespon apa yang menjadi aspirasi publik," tandasnya. (*)

Editor: Abdul Basir