Massa Geruduk Kejati Jabar, Laporkan Dugaan Jual Beli Jabatan dan Korupsi Dana Stunting Rp5,4 Miliar

Orator lain, Agus Satria mengatakan, praktik KKN yang dibiarkan tanpa penindakan hukum akan berbuah keresahan sosial.

Baca Juga

Gratifikasi Proyek PJU Jabar Diadukan ke Kejati

“Korupsi berulang kali terjadi, tapi tidak ada tindakan tegas. Kalau begini terus, masyarakat bisa kehilangan kesabaran,” kata Agus.

Selain soal dana stunting, massa juga mengungkapkan adanya dugaan jual beli jabatan di tubuh Pemerintah KBB. Praktik ini, menurut mereka, sudah lama menjadi rahasia umum dan diduga melibatkan peran Sekda AZ dalam proses rotasi dan promosi pejabat.

“Bagaimana mungkin birokrasi bisa bersih kalau jabatan diperjualbelikan? Ini merusak sistem dan hanya akan melahirkan pejabat yang tidak kompeten,” ujarnya.

Baca Juga

Skandal Tunjangan Perumahan DPRD Indramayu Rp 16,8 Miliar Naik Penyidikan

Massa memberikan ultimatum keras kepada Kejati Jabar. Jika dalam waktu satu bulan tidak ada langkah konkret untuk menindaklanjuti kasus yang mereka laporkan, massa mengancam akan melakukan aksi lanjutan yang lebih besar.

Istilah “Nepalkan" yang merujuk pada aksi massa besar-besaran yang berujung kerusuhan, berulang kali digaungkan sebagai peringatan agar Kejati Jabar tidak mengabaikan laporan ini.

Aksi ini menegaskan semakin kuatnya desakan publik untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas di KBB. Massa menutup aksinya dengan seruan keras: “Bongkar semua praktik KKN di Bandung Barat! Usut tuntas Ade Zakir, jangan biarkan kebal hukum!”

Baca Juga

2 Tahun Buron, Tersangka Korupsi KUR Ciamis Akhirnya Tertangkap di Jakarta

Puncak aksi terjadi ketika perwakilan massa diterima oleh Asisten Tindak Pidana Intelijen Kejati Jabar Agustinus Heri Mulyanto. Massa aksi menyerahkan surat pengaduan resmi terkait dugaan KKN dan penyalahgunaan kewenangan oleh Ade Zakir serta pejabat lain di lingkup Pemerintah KBB.

Editor : Agus Warsudi