Pelantikan Pejabat Akademik IPDN Tuai Sorotan, Publik Pertanyakan Netralitas dan Integritas

Sorotan Tokoh Jawa Barat

Baca Juga

Sekda Jabar Herman Suryatman Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dari IPDN

Tokoh masyarakat Jawa Barat, H. Rahmat Gunawan, menilai keputusan pelantikan kali ini terlalu tergesa-gesa dan minim kebijaksanaan. “Kalau pimpinan IPDN mengambil keputusan strategis tanpa memperhatikan keseimbangan itu, maka yang terjadi bukanlah penguatan nasionalisme, melainkan lahirnya pamong praja yang cenderung eksklusif, sentimen, dan rapuh menghadapi realitas kebhinekaan Indonesia,” tegasnya.

Ia juga menyindir kebijakan yang tidak memberi ruang cukup bagi alumni. “Kalau bukan alumni yang diberi ruang, lalu siapa lagi? Itu sama saja dengan menafikan marwah lembaga sendiri,” ujarnya.

Rahmat turut menyoroti gesernya figur Sunda dari jabatan strategis. “Ini tanah Sunda, dan hanya satu orang Sunda yang duduk di posisi strategis justru digeser. Apa tidak ironis? Masyarakat Pasundan tentu merasa dikhianati,” katanya.

Baca Juga

Dedi Supandi Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan di IPDN

Terkait aroma nepotisme, ia menilai langkah tersebut sebagai bukti nyata bahwa kebijakan tidak didasarkan pada meritokrasi. “Kalau pola seperti ini dibiarkan, IPDN bisa berubah menjadi paguyuban daerah, bukan lagi kawah candradimuka nasional,” sindirnya.

Isu Integritas Lingkungan Kampus

Lebih jauh, Rahmat mengungkap adanya isu soal oknum di lingkungan kampus yang hidup dalam kemewahan mencurigakan.
“Bagaimana mau melahirkan pamong praja yang jujur kalau kampusnya sendiri penuh tanda tanya soal integritas?” ungkapnya.

Rahmat menegaskan, pelantikan sebaiknya ditunda. “Kalau dipaksakan, sejarah akan mencatat bahwa IPDN pernah dipimpin dengan cara-cara yang tidak bijaksana, menyingkirkan kearifan lokal, dan menumbuhkan sentimen sempit. Itu bukan hanya bahaya bagi Jawa Barat, tapi juga bagi masa depan Indonesia,” pungkasnya.

Editor : Agung Bakti Sarasa