Belanja Pegawai hingga Jamuan Dipotong! Langkah Berani Demul Selamatkan APBD Jabar 2026

KDM juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menekan belanja barang dan jasa lebih jauh lagi, dari Rp6,9 triliun menjadi Rp5 triliun. Penghematan akan diambil dari biaya listrik, pemakaian air, dan jamuan di seluruh kantor Pemprov Jabar.

“Listrik di seluruh dinas kantor Provinsi Jabar hanya dinyalakan pada waktu jam kerja. Matikan AC dan air kalau tidak perlu,” tegasnya.

Pemangkasan Jamuan dan Biaya Operasional

KDM menginstruksikan pengurangan biaya internet, telepon, dan air agar hasil efisiensi diarahkan ke pelayanan masyarakat.

Jamuan makan yang dianggarkan sebesar Rp5 miliar di Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan Setda Jabar juga dipangkas. Menurutnya, biro cukup menganggarkan biaya untuk minum selama satu tahun.

Untuk kegiatan yang tetap membutuhkan jamuan makanan, Pemprov Jabar akan menggunakan jasa tukang masak langsung agar lebih hemat dan sajian lebih segar.

“Enggak ada katering,” katanya.

Komitmen Layanan Publik Tetap Prima

Meski dana transfer pusat berkurang drastis, Dedi Mulyadi memastikan keberpihakan Pemprov Jabar untuk belanja publik tidak akan berubah.

“Jalan kudu halus, jembatan kudu halus, sekolah harus bagus, lampu-lampu PJU harus bagus. Kita tetap prima. Jangan pernah menyerah,” pungkasnya.

Editor : Rizal Fadillah