DPRD Jabar Kritik Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu Dedi Mulyadi, Terlalu Dipaksakan

Baca Juga

DPRD Jabar Mediasi Persoalan Doxing yang Melibatkan Diskominfo dan Neni Nur Hayati

"Tapi tak ada solusi untuk masjid. Bahkan untuk pesantren kini hibah nol, " ujar Zaini yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar.

Bagi Zaini, gerakan yang dimaksud adalah cerminan dari ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam tata kelola keuangan. Selama ini kan masyarakat sudah terlibat dalam hal membayar pajak. Dengan berbagai bentuknya. 

"Jadi jangan atas dasar banyak masyarakat mengadu ke Lembur Pakuan, lalu digeneralisasi untuk gerakan solidaritas, " ucapnya. 

Baca Juga

Sekretariat DPRD Jabar dan IWP Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Pemberitaan

Sebagaimana diketahui, Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) itu diluncurkan saat Dedi Mulyadi bertemu dengan ASN beberapa waktu lalu. 

Gerakan ini tertuang dalam surat edaran bernomor 149/PMD.03.04/KESRA yang diterbitkan pada 1 Oktober 2025. Surat tersebut juga ditujukan kepada bupati, wali kota se-Jawa Barat, dan Kantor Kementerian Agama Jawa Barat. 

Editor : Abdul Basir