Kebijakan KLH Segel Tempat Usaha di Puncak Bogor Dinilai Hantam Kromo, Ekonomi Lokal Merana

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel dan menutup sejumlah usaha di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, menuai kritik pedas dan desakan keras dari anggota DPR RI Mulyadi. 

Politisi Partai Gerindra ini menuding langkah KLH sebagai tindakan hantam kromo karena diambil tanpa kajian mendalam. Akibatnya, kebijakan itu menimbulkan keresahan masif dan secara brutal menghantam sendi-sendi perekonomian lokal.

Baca Juga

MUI Jabar Kutuk Keras Pesta Gay di Puncak Bogor, Rafani Achyar: Para Pelaku Harus Disanksi Pidana

"Saya minta kebijakan Menteri ditinjau dan dilakukan kajian. Sekarang ini seperti hantam kromo tanpa melihat dampak sosial-ekonominya," kata Mulyadi, Kamis, (16/10/2025).

Mulyadi menilai KLH gagal memahami karakteristik fundamental kawasan Puncak yang secara total bergantung pada sektor pariwisata dan jasa. 

Penutupan paksa hotel, restoran, dan destinasi wisata secara serampangan telah menimbulkan krisis sosial dan ekonomi serius.

Baca Juga

Dampak Positif Larangan Angkot Beroperasi saat Libur Lebaran

"Banyak masyarakat yang dirumahkan bahkan diberhentikan. Hotel dan restoran menurun okupansinya. Petani kesulitan menjual sayuran dan buah, omzet juga merosot," ujar Mulyadi.

Data yang Mulyadi terima dari Bupati Bogor menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun drastis mencapai 50–80 persen. 

"Penurunan (PAD) ini menjadi alarm keras bahwa tindakan penegakan hukum lingkungan yang dilakukan telah melewati batas kewajaran dan berpotensi melumpuhkan ekonomi daerah," tegasnya.

Baca Juga

Kebijakan Kompensasi Sopir Angkot Puncak Bogor Tuai Polemik, Data Lemah Jadi Sorotan

Mulyadi menyatakan dukungan terhadap penegakan hukum bagi pihak-pihak yang jelas merusak lingkungan atau tidak memiliki izin. Namun, dia menuntut keadilan bagi pelaku usaha yang telah beroperasi secara legal.

"Kami apresiasi pemerintah kalau menindak yang tidak berizin dan merusak lingkungan. Tapi kalau sudah berizin dan sesuai regulasi, tolong dibina. Mereka juga warga kita yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan PAD," tutur Mulyadi. 

Kritik dan desakan Mulyadi ini didasari kekhawatiran atas nasib ribuan warga berpendidikan terbatas yang kini kehilangan mata pencaharian dan sulit mencari pekerjaan alternatif. 

Baca Juga

Dedi Mulyadi Pastikan Oknum Pemotong Uang Kompensasi Sopir Angkot Akan Diproses Hukum

Mulyadi menilai, pemerintah telah menciptakan kegaduhan dan menganggap pelaku wisata serta masyarakat setempat sebagai "musuh" alih-alih mitra.

Menyadari situasi memanas di Puncak Bogor, Mulyadi mengatakan, telah mengambil langkah politik strategis, melaporkan kondisi ini kepada pimpinan DPR, pimpinan komisi, bahkan hingga ke Istana melalui Sekretaris Pribadi Presiden dan Sekjen Partai Gerindra. 

Mulyadi juga telah berkomunikasi dengan Dirjen Gakkum KLH yang menjanjikan penghentian agenda penutupan dan fokus pada pembinaan. Bahkan menyebutkan 11 hingga 15 hotel telah dibuka kembali.

Baca Juga

Dishub Bogor Bantah Kompensasi Sopir Angkot Disunat: Sumbangan Sukarela

Untuk mencegah gejolak sosial, Mulyadi membuka posko aspirasi. "Kalau tidak ditampung, bisa meledak di jalan. Sudah banyak spanduk dan rencana aksi demo," ujarnya.

Mulyadi menuturkan, kawasan Puncak Bogor adalah ikon wisata nasional dan sumber kehidupan bagi sebagian besar warga di sana. 

"Kami berterimakasih pada pemerintah yang menertibkan pelanggaran. Tapi jangan semua dipukul rata. Puncak ini bukan hanya tempat wisata, tapi juga sumber kehidupan masyarakat," tandas Mulyadi.

Dia menyarankan agar pemerintah bersikap arif dalam menjaga iklim investasi dan keberlangsungan hidup warga Bogor.

Editor : Agus Warsudi