Komisi III DPRD KBB Datangi Kantor Uji KIR Dishub, Belum Miliki Alat Uji Kendaraan Listrik

BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Fasilitas uji KIR di Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat perlu di-upgrade.

Salah satu yang mendesak adalah terkait dengan fasilitas peralatan pengecekan kendaraan listrik yang sekarang pengguna di masyarakat sudah cukup banyak.

"Prasarana yang paling mendesak adalah alat uji kendaraan listrik yang belum ada. Itu adalah pelayanan sesuai kondisi perkembangan saat ini," kata Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys disela-sela agenda pengawasan beserta jajaran komisi ke Kantor Uji KIR Dishub KBB, Selasa (4/11/2025).

Menurutnya perkembangan dunia transportasi saat ini tidak bisa terelakan, khususnya dengan kehadiran kendaraan listrik.

Bahkan di KBB pemiliknya sudah cukup banyak sehingga perlu ada upgrading pelayanan dari uji KIR.

"Bukan hanya alat uji kendaraan listrik, bahkan bila perlu satu unit SPKL (untuk pengecasan mobil) juga ada di sini," sambungnya.

Selain itu, pihaknya juga ingin mengetahui kondisi peralatan uji KIR yang sejak tahun 2023/2024 sudah tidak lagi ada pungutan retribusinya. Apakah masih terawat dan layak digunakan ataukah perlu ada peningkatan.

Pasalnya uji KIR ini sangat vital mengingat terkait dengan keamanan kendaraan dan keselamatan manusia. Sehingga jangan sampai ada kelalaian dalam pengecekan atau bahkan ada manipulasi data.

"Ibarat manusia melakukan medical checkup, ketika ada penyumbatan di jantung itu berbahaya. Ini juga sama, kalau ada kendaraan rem blong tidak terperiksa, pengemudi ngantuk, dll, itu bisa bahaya," tuturnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga melihat jika pengujian saat ini masih manual per item dan hasilnya belum terintegrasi dalam satu sistem. Ke depan bisa diupayakan bisa terintegrasi sehingga dapat menghemat waktu.

Kemudian penguatan SDM karena di uji KIR perlu personel yang memiliki keahlian khusus dan bersertifikat. Sehingga perlu adanya peningkatan kemampuan melalui agenda diklat khusus.

Termasuk TPT di dekat gedung pengujian yang harus dibangun untuk menghindari longsor dan mengganggu aktivitas uji KIR.

"Nanti kami akan minta Dishub membuat renja dan estimasi anggaran yang dibutuhkan, jika memungkinkan bisa direalisasikan di 2026 untuk meningkatkan pelayanan uji KIR," imbuhnya.

Ia pun memastikan bahwa pelaksanaan uji KIR dilakukan dari awal sampai akhir dengan teliti. Bahkan jika ada satu item yang tidak lolos, maka kendaraan harus diperbaiki dan surat lulus uji KIR tidak akan dikeluarkan.

"Jadi kami pastikan pemeriksaan sesuai prosedur, tidak ada KIR bodong, atau kendaraan yang bisa lulus uji tanpa harus datang ke sini, seperti isu yang beredar," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan KBB Mochamad Ridwan Evi mengakui ke depan menginginkan alat uji KIR yang hasilnya terintegrasi dari awal sampai akhir. Kendati begitu saat ini pelayanan tetap dioptimalkan dengan fasilitas yang ada.

Terkait SDM, ia menyebutkan berdasarkan kajian analisis jabatan dan analisis beban kerja personel masih terbatas.

Apalagi di uji KIR perlu tenaga ahli yang harus ditampung. Sehingga program yang digulirkan di antaranya adalah sertifikasi tenaga ahli dan kenaikan tingkat dari pemula sampai ke lima.

"Jumlah personel di sini ada 12 dan itu masih kurang karena idealnya 23 orang dan telah bersertifikat," ucapnya.

Ia pun menampik isu yang beredar soal adanya KIR bodong. Itu sama sekali tidak benar karena untuk lulus uji KIR maka kendaraan harus datang dan diperiksa petugas.

"Kami pastikan itu tidak ada (KIR bodong). Sebab kalau ada apa-apa di jalan maka outputnya tetap akan berdampak ke penguji," pungkasnya. (*)

Editor : Rizki Maulana