DPRD Jabar Soroti Gapura Pancawaluya, Anggaran Miliaran Dinilai Tak Tepat Sasaran

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maulana Yusuf Erwinsyah, menyoroti pelaksanaan Anugerah Gapura Pancawaluya 2025 yang digelar Dinas Pendidikan Jawa Barat pada 30 Desember 2025.

Kegiatan ini diikuti 2.596 sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga SLB dengan total hadiah mencapai Rp30 miliar, bersumber dari APBD 2026.

Baca Juga

Kualitas Udara di Suryalaya Menurun, Yod Mintaraga Sosialisasi Perda Lingkungan Hidup

Menurut Maulana, pelaksanaan acara tersebut terkesan tergesa-gesa dan tidak transparan. Rentang waktu dari perumusan kebijakan hingga penganugerahan terlalu singkat untuk dijadikan dasar penilaian sekolah.

“Kebijakannya baru kemarin dibahas, tapi sudah ada penghargaan. Surat Edaran Gubernur Nomor 45/PK.03.03/KESRA baru terbit 6 Mei 2025, sosialisasi tim pada 26 Agustus, sosialisasi pendidikan Pancawaluya pada 10 Desember, lalu penganugerahan dilakukan 30 Desember. Rentang waktunya sangat singkat, tiba-tiba Disdik menggelar acara dengan hadiah Rp30 miliar, ini janggal!” ujar Maulana, Rabu (31/12/2025).

Ia juga mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran di tengah keterbatasan keuangan daerah. Beberapa program strategis, seperti BPMU sekolah swasta, hibah pesantren, dan alokasi guru honorer, justru dikurangi. Menurutnya, anggaran Rp30 miliar seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan mendasar pendidikan.

Baca Juga

Tragis! Mahasiswa UPI Jadi Korban Penusukan OTK di Tengah Kericuhan Demo Bandung

“Kami di DPRD tidak mengetahui secara jelas anggaran ini berasal dari pos mana. Hemat saya anggaran sebesar itu lebih baik digunakan untuk hal-hal yang urgent dan mendasar,” tambahnya.

Selain itu, Maulana menyoroti kewenangan Provinsi Jawa Barat yang menurutnya tidak seharusnya mengatur jenjang SD dan SMP, karena pendidikan dasar adalah domain pemerintah kabupaten/kota.

“Ini sudah keluar dari batas wilayah kerja Pemprov, karena melibatkan SD dan SMP. Provinsi itu kewenangannya SMA dan SLB,” tegasnya.

Baca Juga

BREAKING NEWS Demo di DPRD Jabar Memanas, Rumah Dekat Gedung Dewan Dibakar Massa

Meski demikian, Maulana menegaskan DPRD tetap mendukung penguatan nilai-nilai Pancawaluya, seperti cageur, bageur, bener, pinter, singger. Namun, implementasinya harus efisien, transparan, dan berpihak pada kebutuhan dasar pendidikan.

“Saat pembahasan perencanaan, saya sudah oke dengan gagasan Pancawaluya. Tapi di tengah semangat efisiensi anggaran, kegiatan dengan biaya fantastis harus benar-benar dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Editor : Rizal Fadillah