Tolak AI dan Algoritma, Diskominfo Jabar Pilih Media Massa sebagai Mitra Iklan Paling Akurat

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Di tengah dominasi algoritma dan kecerdasan buatan (AI) yang mengancam ekosistem media, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah konkret. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar menegaskan komitmennya untuk tidak mengalirkan anggaran belanja iklan langsung ke platform global seperti Meta, Google, maupun TikTok.

Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga "napas" media massa agar tetap sehat secara finansial di tengah gempuran teknologi informasi.

Baca Juga

Triliunan Rupiah Dana Publik Mengendap di BIJB Kertajati, Kini Saham Siap Dilepas

Prioritas Belanja Iklan untuk Media Lokal dan Nasional

Kepala Diskominfo Jawa Barat, Adi Komar, mengungkapkan bahwa pihaknya lebih memilih menggandeng perusahaan pers dibandingkan menyetor modal ke raksasa teknologi. Strategi ini bertujuan agar fungsi verifikasi dan edukasi yang dimiliki media massa tidak luntur oleh arus disinformasi.

"Kami ingin media massa terus sehat dan profesional untuk masyarakat," ujar Adi dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional, Senin (9/2/2026).

Baca Juga

Kesalahan Lama Dikoreksi, Pemprov Jabar Cabut Status Masjid Raya Bandung

Meskipun platform media sosial menawarkan jangkauan luas, Adi menilai media massa memiliki nilai tambah yang tidak dimiliki AI, yakni kedalaman informasi dan akurasi yang teruji. Oleh karena itu, penayangan iklan pemerintah di media sosial pun tetap disalurkan melalui kerja sama dengan perusahaan media, bukan melalui platform penyedia teknologi secara langsung.

Melawan Ketimpangan Ekonomi Digital

Kebijakan Pemprov Jabar ini sejalan dengan kegelisahan Dewan Pers terkait ketimpangan pembagian "kue" iklan. Saat ini, sebagian besar pendapatan iklan digital tersedot ke platform global, yang memicu penurunan pendapatan signifikan bagi perusahaan media konvensional.

Baca Juga

Pemprov Jabar Cabut Dana Masjid Raya Bandung, Wakaf Bersejarah Terancam Terbengkalai

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, secara tegas meminta adanya intervensi dari pemerintah untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adil. Tanpa campur tangan kebijakan, eksistensi pers sebagai pilar demokrasi terancam runtuh oleh dominasi media sosial.

"Kami mengharapkan campur tangan pemerintah agar terjadi keadilan iklan, agar tidak tersedot mayoritas kepada media sosial tapi juga ikut mempertahankan tegaknya sumbernya pers," kata Komaruddin dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kota Serang, Banten, Senin (9/2/2026).

Dengan kebijakan belanja iklan yang berpihak pada pers, diharapkan media massa tetap mampu berdiri tegak menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi akurat kepada publik.

Editor : Agung Bakti Sarasa