Petani Jawa Barat Khawatir Pembatasan Kadar Tar dan Nikotin Matikan Ekosistem Pertembakauan

SUMEDANG - Petani tembakau Jawa Barat khawatir Rekomendasi Batas Maksimal Kadar Tar dan Nikotin yang tengah dirancang Tim Penyusun Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mematikan ekosistem pertembakauan. 

"Jangan sampai pembatasan kadar tar dan nikotin ini diteruskan, matilah ekosistem pertembakauan. Kenapa petani yang dikorbankan?" kata Ketua Dewan Perwakilan Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Sumedang Otong Supendi.

Baca Juga

Massa Petani Geruduk Kantor Gubernur Jabar, Adukan Kasus Penyerobotan Lahan Garapan

"Seharusnya saat ini semua pihak bersatu padu memerangi rokok illegal. Lah, kenapa ini justru aturan baru yang dibuat untuk mematikan mata pencaharian kami," ujarnya. 
 
Otong menjelaskan, Kabupaten Sumedang menjadi salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Jawa Barat (Jabar). Produksi daun tembakau Sumedang mencapai puluhan ribu ton setiap tahun. 

Bahkan, Sumedang juga sebagai daerah yang berkontribusi besar dalam industri hasil tembakau (IHT) nasional. 

Setiap daerah di Sumedang memiliki karakter tanah dan suhu cuaca berbeda. Sehingga untuk pengembangan varietas tembakau, tergantung daerahnya. 

Selain itu, kadar nikotin tembakau Sumedang yang umumnya ditanam di dataran tinggi, dikenal memiliki karakter kuat, didukung oleh kandungan nikotin cukup tinggi. 

"Dengan demikian, dorongan pembatasan kadar tar dan nikotin yang mengacu pada standard luar negeri atau WHO, tidak relevan dengan spesifikasi lokasi dan komoditas tembakau di Sumedang," tutur Otong. 

Otong mempertanyakan kenapa semua peraturan yang berkaitan dengan tembakau mengacu pada Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)? 

Baca Juga

Hari Tani ke-65 Jadi Momentum Perkuat Modal Sosial Turunkan Angka Kemiskinan

"Sudah jelas ujungnya ini membunuh kami. Pemerintah, apakah siap akan bertambah angka pengangguran, baik di industri, maupun di on farm?" ucapnya. 

"Kondisi ekonomi saat ini sedang sulit, jangan dibebani lagi dengan aturan pembatasan seperti ini," tegas Otong.

Editor : Agus Warsudi