ASPRUMNAS Dorong SKB 4 Kementerian Terkait Penghentian Izin Perumahan di Jawa Barat

Baca Juga

Pengembang Resah, Kebijakan Izin Perumahan Dedi Mulyadi Dinilai Tak Jelas

Berdasarkan hal tersebut, ASPRUMNAS menilai bahwa persoalan utama bukan pada apakah pembangunan perlu dikendalikan, melainkan bagaimana pengendalian tersebut dilakukan secara terukur. Oleh karena itu, Ketua DPW ASPRUMNAS Jawa Barat, H. Abun Yamin Syam, S.E., menekankan perlunya transformasi sistem perizinan berbasis zonasi risiko yang membagi wilayah menjadi zona merah (dilarang dibangun), kuning (dibatasi ketat), dan hijau (diprioritaskan perizinannya), serta didukung audit lingkungan berbasis data spasial dan hidrologi. Lebih jauh, ASPRUMNAS mendorong pemerintah pusat untuk menerbitkan Keputusan Bersama (SKB) empat kementerian, yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Dalam Negeri, sebagai dasar hukum komprehensif untuk menyatukan standar zonasi risiko nasional, harmonisasi tata ruang dan alih fungsi lahan, kepastian hukum proyek yang sedang berjalan, serta percepatan perizinan pada kawasan aman.

Pada akhirnya, ASPRUMNAS menilai bahwa kebijakan penghentian izin perumahan di Jawa Barat mencerminkan niat baik dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Namun tanpa pendekatan berbasis risiko yang presisi dan dasar hukum lintas kementerian yang kuat, kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak ekonomi, fiskal, dan sosial yang lebih luas, termasuk perlambatan Program 3 Juta Rumah, meningkatnya backlog perumahan, tekanan harga rumah, serta potensi beban fiskal akibat bencana.

Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukanlah penghentian pembangunan, melainkan penyempurnaan sistem perizinan berbasis data, risiko, dan tata ruang yang adaptif, agar Jawa Barat tetap terlindungi dari bencana sekaligus mampu menjamin hak masyarakat atas hunian yang layak dan terjangkau. Tulisan ini dimaksudkan sebagai masukan kebijakan untuk keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.

Baca Juga

Akad Massal FLPP: Menteri Maruarar Sirait Resmikan Penyerahan 1.080 Rumah untuk Rakyat

Profil Penulis

H. Abun Yamin Syam, S.E. adalah seorang pengusaha properti berpengalaman yang memiliki kepedulian tinggi terhadap penyediaan hunian layak, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat.

Jabatan & Organisasi Saat Ini:

• 

  Baca Juga

  Warga Blokade Akses ke Perumahan Mewah di Bandung Barat, Protes Dampak Banjir Makin Parah

  Ketua DPW ASPRUMNAS Jawa Barat: Memimpin Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional di Jabar yang menaungi lebih dari 500 anggota pengembang.

• Ketua Regional MAPI Jawa Barat: Menjadi salah satu pendiri sekaligus ketua regional Masyarakat Anti Pungli Indonesia (NGO) yang fokus pada transparansi pelayanan publik.

Rekam Jejak & Kegiatan:

• 

  Baca Juga

  Bupati Bandung Komitmen Bangun Fasilitas Sosial Usai Terima PSU dari 10 Perumahan

  Penggerak Sosial & Kepemudaan: Aktif memelopori pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi generasi muda, serta tergabung dalam berbagai asosiasi pengembang properti.

• Narasumber & Pembicara: Sering berbagi ilmu dan motivasi dalam berbagai forum/seminar seputar dunia properti, kewirausahaan, dan pembangunan komunitas.

• Kegiatan Keagamaan: Aktif dalam pembinaan umat dan dakwah sosial, menjadikan nilai spiritual sebagai landasan utama dalam berbisnis maupun berorganisasi.

Penulis adalah H. Abun Yamin Syam, S.E., Ketua Dewan Pimpinan Wilayah ASPRUMNAS Jawa Barat

Editor: Agung Bakti Sarasa