Lima Tahun Beruntun, LKPD Pemda Bandung Barat Raih Opini WTP dari BPK RI

BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali mencatatkan kinerja positif di bidang tata kelola keuangan daerah.

Hal itu setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat secara resmi kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025.

Baca Juga

Warga Cilame Permai Protes, Bangunan TK di Lahan Fasos Fasum Diserahkan Yayasan ke Pemda KBB

Capaian ini tidak hanya menjadi catatan historis yang bernilai strategis, melainkan juga manifestasi nyata atas keberhasilan Pemda KBB dalam mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut.

Yakni semenjak LKPD tahun 2021, dan menjadi raihan keenam secara keseluruhan. Prestasi ini pun tentunya menjadi kado istimewa jelang hari jadi ke-19 Pemda KBB yang akan jatuh pada 19 Juni mendatang.

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyampaikan, rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemerintahan, DPRD, serta seluruh elemen masyarakat atas sinergi yang telah terbangun kuat.

Baca Juga

Puluhan Jabatan di Pemda KBB Kosong, Pengamat Sebut Cerminan Komunikasi Bupati dan TPK Macet

"Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hari ini, Pemkab Bandung Barat kembali menerima Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Tahun 2025," tuturnya usai menerima LHP atas LKPD Tahun 2025 ini di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Selasa (9/6/2026).

Jeje menilai, ini bukan sekadar penghargaan melainkan wujud nyata dari pencapaian visi dan misi kita bersama untuk mewujudkan Bandung Barat AMANAH.

"Prestasi ini membuktikan komitmen seluruh ASN dalam menjaga amanah masyarakat bandung barat melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan berintegritas," sambungnya.

Baca Juga

Terkendala Anggaran Diklat, Ratusan Jabatan Kepala Sekolah di KBB Kosong

Lebih lanjut, Jeje menekankan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Opini WTP mengindikasikan bahwa sistem pelaporan dan pertanggungjawaban APBD telah berjalan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Bandung Barat atas fungsi pengawasannya yang luar biasa, serta kepada jajaran BPK RI yang terus memberikan bimbingan dan arahan," ucapnya.

Baca Juga

Penunggak Pajak Kendaraan Tinggi Sebabkan PAD Tak Maksimal, Pemda KBB Gencar Razia

Namun dirinya juga mengingatkan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak cepat berpuas diri.

Predikat WTP ini harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas infrastruktur serta layanan publik.

Pemda KBB berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan sistem pengendalian internal, meminimalisir potensi temuan, dan mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar senantiasa tepat sasaran demi kemajuan dan kemakmuran bersama.

Baca Juga

Baru 78 dari Target 165, Program Pembangunan KDMP di KBB Terkendala Lahan

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 ini diterima langsung oleh Bupati Bandung Barat bersama Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. (*)

Editor : Rizki Maulana