Serap Aspirasi di Desa Laksanamekar, Politisi PKS Soroti 127 Ribu Warga KBB Dicoret BPJS APBN

BANDUN BARAT,iNews BandungRaya.id - Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Nur Djulaeha, menggelar reses di RT 03/RW 09, Desa Laksanamekar, Padalarang.

Kegiatan ini dihadiri oleh sedikitnya 100 peserta yang didominasi oleh kalangan ibu-ibu serta para tokoh masyarakat setempat. Dalam serap aspirasi tersebut, isu jaminan kesehatan dan bantuan sosial (bansos) menjadi topik utama yang dikeluhkan warga.

Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Indonesia Pintar (PIP), hingga masalah kepesertaan BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan secara sepihak oleh pusat.

Menanggapi keluhan warga terkait banyaknya kartu BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN (PBI JK) yang tiba-tiba nonaktif, Nur Djulaeha memaparkan data yang cukup mengejutkan.

Berdasarkan data terbaru, jumlah warga KBB yang kepesertaan BPJS APBN-nya dinonaktifkan awalnya berada di angka 101.000 warga, namun kini melonjak bertambah 26.000 warga lagi.

"Bagi masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatannya sudah dinonaktifkan dari APBN, tidak perlu panik. Pemerintah Daerah KBB akan langsung meng-cover (mengalihkan) pembiayaannya melalui APBD KBB," ujar Nur di hadapan ratusan warga, Senin (15/6/2026).

Langkah cepat pengalihan anggaran ini, lanjut Nur, merupakan bentuk kepedulian nyata dari pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail yang mengalokasikan total anggaran Rp187 miliar untuk mengatasi masalah ini.

Anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Daerah KBB tersebut demi memastikan warga miskin tetap bisa berobat secara gratis.

Pasangan kepala daerah yang mengusung visi AMANAH ini berkomitmen penuh untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Target sasarannya adalah masyarakat yang berada di kategori Desil 1 sampai Desil 5 (masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah hingga menengah ke bawah).

Selain masalah kesehatan, Nur Djulaeha juga mencatat seluruh keluhan warga terkait masalah penyaluran bantuan sosial seperti PKH, BLT, dan PIP yang dinilai sering tidak tepat sasaran atau terputus di tengah jalan.

Sebagai Ketua Komisi IV DPRD KBB yang membidangi kesejahteraan rakyat, ia berjanji tidak akan tinggal diam dan segera memanggil pihak-pihak terkait dalam waktu dekat.

"Semua aspirasi terkait bantuan sosial ini akan segera kami tindaklanjuti. Kami di Komisi IV akan mengundang Dinas Sosial (Dinsos) KBB untuk duduk bersama, mengevaluasi data, dan mencarikan solusi terbaik agar hak-hak masyarakat prasejahtera bisa terpenuhi," pungkas politisi PKS ini.

Seperti diketahui total data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) yang dinonaktifkan di Kabupaten Bandung Barat lebih dari seratus ribu jiwa.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Cecep Heri Suhendar mengatakan, data penonaktifan peserta PBI JK tersebut merupakan tindak lanjut atas Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3/HUK/2026 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bulan Januari 2026.

Serta dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama DJSN, Ketua Dewas, dan Direksi BPJS Kesehatan pada tanggal 11 Februari 2026. (*)

Editor: Rizki Maulana