Bakal Dibawa ke Senayan, Masalah Rumah Tidak Layak Huni di Jabar Jadi Bahan Evaluasi Jangka Panjang

Dorong Kolaborasi Pusat dan Daerah

Politisi PKB ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem, termasuk pembenahan masalah papan atau tempat tinggal, tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja tim yang solid dari hulu hingga ke hilir.

"Kita sebagai wakil rakyat melihat langsung kondisi masyarakat, kemudian menyampaikannya dalam forum-forum rapat DPR untuk menjadi keputusan dan langkah kebijakan yang dijalankan pemerintah. Kolaborasi menjadi hal yang sangat diperlukan," ungkapnya.

Kritik Menohok Soal Birokrasi: Jangan Tunggu Rumah Roboh!

Baca Juga

Percepat Renovasi Rumah Tak Layak, Disperkim KBB Luncurkan Program 'Merenah'

Kendati mengapresiasi keberhasilan program Rutilahu kali ini, Cucun memberikan catatan kritis yang sangat keras kepada pihak eksekutif. Ia menyoroti ruwetnya urusan administrasi dan lambatnya pencairan dana stimulan perumahan yang sering kali membuat masyarakat kecil merana menunggu kepastian.

"Yang perlu dievaluasi adalah proses birokrasi yang terlalu panjang, termasuk pencairan anggaran yang memerlukan waktu lama. Jangan sampai rumahnya sudah roboh baru bantuannya turun. Jika survei sudah dilakukan dan tahapan administrasi sudah terpenuhi, maka prosesnya harus segera dijalankan," tegasnya.

Segala temuan dan keluhan dari masyarakat Ciparay ini dipastikan akan menjadi "peluru" bagi Cucun dalam rapat kerja bersama kementerian terkait di Jakarta, demi merombak mekanisme bantuan agar lebih taktis, cepat, dan tepat sasaran di masa mendatang.

Editor: Agung Bakti Sarasa