Peternak Ayam Broiler di Mimika Protes dan Bakar Ban, Keamanan PT Freeport Diperketat

PAPUA, iNewsBandungRaya.id - Peternak ayam broiler di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, menggelar aksi protes dengan membakar ban di kawasan Warehouse LIP Kuala Kencana, Kamis (18/6/2026). Aksi protes itu terkait dugaan pengalihan purchasing order (PO) yang dinilai merugikan pelaku usaha lokal.

Aparat keamanan area operasional PT Freeport Indonesia melakukan pengamanan ketat terhadap aksi itu. Wartawan yang hendak melakukan peliputan tidak diperkenankan memasuki kawasan.

Baca Juga

Peternak Zilenial Hadirkan Kandang Ayam Rumahan, Murah dan Efisien

Saat tiba di area check point, wartawan dicegat oleh petugas keamanan perusahaan yang berjaga di pintu masuk. “Ibu tunggu di sini, dari perintah komandan. Ibu ditahan dulu,” kata salah satu petugas keamanan.

Berdasarkan pantauan wartawan di lapangan, hingga pukul 08.15 WIT, situasi di sekitar check point masih dijaga ketat aparat keamanan. 

Sementara itu, aksi penyampaian aspirasi telah dimulai di kawasan WH32. Aksi tersebut melibatkan peternak ayam broiler, pengusaha Papua, pekerja terdampak, dan sejumlah elemen masyarakat. 

Baca Juga

Iduladha Jadi Ladang Rezeki bagi Peternak di Sumedang

Mereka menyuarakan keberatan atas penghentian dan dugaan pengalihan PO ayam broiler lokal oleh PT Pangan Sari Utama (PSU) melalui vendor PT Plasma Usaha Mitra Selaras (PUMS).

Sekitar pukul 08.36 WIT, pengamanan semakin diperketat dengan masuknya sejumlah kendaraan patroli kepolisian ke kawasan check point untuk memperkuat pengamanan di sekitar lokasi aksi.

Para peserta aksi menilai penghentian PO tidak hanya berdampak terhadap satu perusahaan, yakni PT Arafuru Papua Raya. 

Baca Juga

Petani dan Peternak di Sumedang Bakal Terima Bantuan Rp19,5 Miliar dari Kementan

Tetapi juga mengancam keberlangsungan program pemberdayaan masyarakat yang selama ini dibangun PT Arafuru Papua Raya bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.

Keputusan penghentian tersebut dinilai terjadi di tengah sistem hilirisasi yang berjalan, investasi masyarakat telah dikeluarkan, dan ada komitmen perlindungan terhadap usaha lokal oleh para pemangku kepentingan.

Editor : Abdul Basir