Komisi V DPRD Jabar Dorong Perda Atasi Penyimpangan Seksual
"Mereka menyampaikan keprihatinan terkait maraknya LGBT di Jawa Barat. Mereka juga menyampaikan data-data, kemudian aspek-aspek dampak yang sudah ditemui di lapangan," katanya.
Menurutnya, aspirasi tersebut semakin menguatkan dorongan agar Pemerintah Provinsi bersama DPRD Jabar segera membahas regulasi. Hal ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
"Saya pikir ini adalah bencana sosial yang hari ini hangat dibicarakan di tingkat nasional maupun regional. Kami mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tepatnya DPRD Provinsi Jawa Barat, untuk mengambil langkah-langkah strategis dengan menghadirkan peraturan daerah yang bukan hanya mengatur, tetapi memang membidangi seluruh urusan ini," ucapnya.
Dalam audiensi itu, ia memperkirakan sekitar 90 orang perwakilan dari kedua organisasi hadir untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Komisi V.
"Kalau saya lihat dari Dewan Masjid tadi sudah lebih dari 50 orang, kemudian dari PPNKRI juga di atas 30 orang. Kurang lebih ada sekitar 90 masyarakat yang menyampaikan keresahannya dan itu ditangkap oleh Komisi V," tuturnya.
Editor : Abdul Basir