DPRD Jabar Soroti Wacana Pembatasan Kadar Tar dan Nikotin, Petani Tembakau Jangan Jadi Korban

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Komisi II DPRD Jawa Barat ikut menanggapi wacana pemerintah pusat membatasi kadar tar maksimal 10 miligram dan kadar nikotin maksimal menjadi 1 miligram untuk seluruh produk tembakau.

Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Bambang Mujiarto menilai wacana tersebut perlu dikaji secara mendalam agar tidak berdampak buruk terhadap keberlangsungan ekonomi petani tembakau.

Baca Juga

Petani Jawa Barat Khawatir Pembatasan Kadar Tar dan Nikotin Matikan Ekosistem Pertembakauan

‎"Perlu ada kajian mendalam kaitan dengan regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah pusat. Pertimbangkan aspek ekonomi kekinian, apalagi saat ini ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja," ujar Bambang kepada media dikutip, Senin (20/7/2026).

‎Bambang mengatakan, pemerintah perlu melihat kondisi para petani tembakau di Jawa Barat yang menggantungkan hidup dari komoditas tersebut. Ia menilai kebijakan yang terlalu membebani sektor pertanian dapat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat bawah.

‎"Kalau kemudian di sektor pertanian ini diberlakukan kebijakan maupun peraturan-peraturan yang sangat memberatkan, tentu akan melumpuhkan perekonomian masyarakat bawah," katanya.

Baca Juga

Pebisnis e-liquid Wajib Tahu! Inilah Keuntungan Pakai Produk Nikotin FB99+

‎Ia mengingatkan, apabila kebijakan tidak mempertimbangkan keberpihakan terhadap masyarakat. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan baru, termasuk meningkatnya angka pengangguran.

‎"Itu akan menjadi kontribusi untuk kemiskinan baru nantinya, terutama sekali pengangguran terbuka. Kalau sampai dengan peraturan yang tidak mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat diberlakukan," jelasnya.

Menurut Bambang, salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah yakni memberikan pendampingan kepada petani tembakau agar mampu meningkatkan kualitas hasil produksi. "Sehingga hasilnya bisa berkualitas dan berdampak luas kepada pembangunan," ujarnya.

‎Terkait adanya penolakan dari petani tembakau, Bambang menyatakan DPRD Jabar terbuka untuk melakukan diskusi maupun audiensi dengan para pihak terkait agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap."Kalau memang ada ruang untuk diskusi dengan kami, kami sangat senang dan terbuka sekali. Sehingga informasinya akan lebih komprehensif yang akan kami terima," kata Bambang. (*)

Editor : Abdul Basir