Hadapi Beragam Tantangan, BGN Diminta Benahi Tata Kelola Program MBG

Baca Juga

Bukan Sekadar Penonton, Warga Nahdliyin Didorong Jadi Penyuplai Utama Program MBG

IAW menilai perubahan kebijakan dalam pelaksanaan MBG merupakan hal wajar. Namun, setiap perubahan harus disertai aturan transisi yang jelas, kepastian administrasi, serta penjelasan tertulis agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir di kalangan mitra dan pemangku kepentingan.

Iskandar juga menyoroti temuan Ombudsman RI yang mengidentifikasi potensi maladministrasi, seperti penundaan berlarut, diskriminasi, inkompetensi, dan penyimpangan prosedur. Selain itu, transparansi penetapan mitra, pengawasan, serta keamanan pangan dinilai masih perlu diperkuat.

Terkait penutupan sementara portal mitra, IAW mendorong adanya keterbukaan data dan audit digital terhadap seluruh proses administrasi agar setiap persetujuan maupun aktivasi titik SPPG dapat  dipertanggungjawabkan, juga meminta pemerintah menghitung ulang struktur pembiayaan operasional SPPG agar sejalan dengan tambahan kewajiban yang harus dipenuhi mitra, termasuk pengupsi yang tengah diproses aparat penegak hukum, Iskandar menilai kasus tersebut harus dihormati.

Baca Juga

Koperasi Desa Merah Putih: Strategi Pemerintah Perkuat Ekonomi dari Akar Rumput

"Yang dibutuhkan adalah keterbukaan data. Dari sana akan terlihat apakah suatu titik merupakan kelanjutan proses lama, relokasi, pengecualian, atau memang keputusan baru," katanya.

IAW juga meminta pemerintah menghitung ulang struktur pembiayaan operasional SPPG agar sejalan dengan tambahan kewajiban yang harus dipenuhi mitra, termasuk pengelolaan fasilitas dan limbah.

Editor : Abdul Basir