Hadapi Beragam Tantangan, BGN Diminta Benahi Tata Kelola Program MBG

Di sisi lain, kasus dugaan keracunan makanan harus menjadi evaluasi serius. Menurut Iskandar, setiap kejadian perlu diusut melalui investigasi ilmiah, sementara sistem pengawasan pangan diperkuat untuk mencegah kejadian serupa.

Baca Juga

Temui Tim Pendamping Keluarga di Cianjur, Menteri BKKBN Pastikan Distribusi MBG 3B Berjalan Lancar

Selain itu, IAW menegaskan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak cukup menjadi tolok ukur keberhasilan program. Audit kinerja dan audit kepatuhan dinilai perlu diperluas untuk mengukur efektivitas MBG secara menyeluruh.

Terkait dugaan korupsi yang tengah diproses aparat penegak hukum, Iskandar menilai kasus tersebut harus dihormati sesuai asas praduga tak bersalah. Namun, hal itu juga menjadi pengingat pentingnya penguatan sistem pengendalian internal.

"Kalau ada dugaan penyimpangan, yang harus diperbaiki bukan hanya orangnya, tetapi juga sistem yang memungkinkan penyimpangan itu terjadi," ujarnya.

Baca Juga

Keluhkan Mual dan Pusing Usai Santap Menu MBG, Belasan Pelajar di Cimahi Dilarikan ke 3 Rumah Sakit

IAW mengusulkan sejumlah pembenahan, di antaranya kodifikasi regulasi MBG, kontrak baku nasional bagi mitra, digitalisasi administrasi, penguatan pengawasan terpadu, serta perluasan audit BPK dan evaluasi BPKP hingga aspek efektivitas program, keamanan pangan, dan kepastian hukum bagi mitra.

"Sebab, dapur negara tidak cukup hanya menghasilkan makanan. Dapur negara harus menghasilkan kepercayaan," kata Iskandar.. (*)

Editor : Abdul Basir