Puluhan Bangunan Liar dan PKL di Jalan Rajiman Bandung Dibongkar

Sukma mengatakan, pemerintah tidak melarang masyarakat mencari nafkah sebagai pedagang kaki lima. Namun, aktivitas tersebut harus dilakukan tanpa mengganggu fungsi fasilitas umum.

"Kami tidak pernah melarang PKL untuk berjualan. Yang kami lakukan adalah mengembalikan fungsi trotoar sebagai hak pejalan kaki dan fungsi saluran air untuk kepentingan masyarakat," katanya.

Ia menjelaskan, penertiban telah melalui prosedur yang berlaku. Sebelum pelaksanaan, pemerintah telah memberikan surat pemberitahuan dan surat peringatan kepada para pedagang. Langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut atas arahan Pemprov Jawa Barat dan instruksi Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan terkait penataan kawasan.

Baca Juga

Gubernur Dedi Mulyadi Bongkar Bangunan Liar di TPA Sarimukti

"Semua tahapan sesuai SOP sudah dilakukan, mulai dari surat pemberitahuan hingga surat peringatan," ujarnya.

Selain itu, Satpol PP bersama pihak kecamatan juga melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang melalui proses mediasi dan dialog sebelum hari pelaksanaan.

Editor : Abdul Basir