Tak Larut dalam Polemik, Dadang Supriatna Dinilai Utamakan Pelayanan Publik

Menghormati Proses Hukum

Baca Juga

Tiga Kebutuhan Dasar Jadi Prioritas, Disperkimtan Kabupaten Bandung Optimalkan Program Permukiman

Khotib juga menilai keputusan KDS untuk menyerahkan persoalan yang berkembang kepada mekanisme hukum merupakan langkah yang tepat.

Menurutnya, setiap dugaan yang muncul seharusnya dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

"Semua harus dibuktikan berdasarkan fakta, alat bukti, dan mekanisme hukum yang sah. Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati," katanya.

Baca Juga

Pemkab Bandung Gandeng Lanud Sulaeman Tebar Benih via Pesawat Atasi Kerusakan Hutan

Pelayanan Publik Tetap Menjadi Prioritas

Di tengah berbagai dinamika tersebut, Khotib berharap Pemerintah Kabupaten Bandung tetap memprioritaskan berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi masyarakat dinilai sebagai agenda yang lebih penting untuk terus dijalankan.

Baca Juga

Backlog 500 Ribu Unit, Bandung Tetap Setop Izin Perumahan Demi Lingkungan

"Rakyat tentu lebih membutuhkan bupatinya bekerja daripada sibuk berbalas kata. Rakyat membutuhkan kebijakan, bukan kegaduhan," ujarnya.

Editor: Rizal Fadillah