Desil Jadi Kendala Penyaluran PIP, Nurul Arifin Akan Sampaikan ke Komisi X DPR RI

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id  - Anggota DPR RI, Nurul Arifin, menerima berbagai aspirasi dari masyarakat dalam kegiatan reses. Salah satunya terkait kendala penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). 

Masyarakat menyoroti kebijakan pemerintah dalam penyaluran bantuan pendidikan, khususnya PIP untuk pendidikan yang diprioritaskan dari data kesejahteraan sosial yang masuk dalam desil tertentu. Kebijakan ini dinilai menjadi kendala bagi sebagian masyarakat yang membutuhkannya.

Baca Juga

Warga Tak Mampu Masuk Desil 5-6, DPRD Jabar Minta Data Penerima Bansos Diperbaiki

Legislator Golkar ini menjelaskan bahwa PIP dan Rutilahu merupakan program pemerintah yang penyalurannya juga melibatkan anggota DPR RI kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala di lapangan.

"Ini program pemerintah yang disalurkan juga melalui anggota-anggota DPR kepada konstituennya. Dalam hal ini saya mendapatkan tugas untuk menyalurkan PIP dan Rutilahu. Namun, dalam perjalanannya memang ada kendala, salah satunya terkait masalah desil," ujar Nurul saat menggelar reses di RT 03 RW 03 Kelurahan Karasak Kec. Astana Anyar, Kota Bandung, Kamis (6/8/2026).

Teh Nurul menyebut, dalam dialog bersama masyarakat, telah disampaikan solusi awal oleh salah seorang peserta, yakni agar data profesi penerima diisi sesuai kondisi sebenarnya sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam proses verifikasi.

"Tadi sudah diberikan juga satu solusi. Jadi kalau terkait desil itu, profesi sebaiknya ditulis apa adanya supaya penerima bisa mendapatkan kesempatan memperoleh bantuan Rutilahu ataupun PIP," katanya.

Menurut Teh Nurul, persoalan desil yang banyak dikeluhkan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan segera disampaikan kepada pimpinan Komisi X DPR RI agar mendapat perhatian lebih lanjut.

"Ini menjadi masukan bagi kami. Nanti akan saya sampaikan kepada Ketua Komisi X DPR RI karena ini menjadi salah satu kendala di lapangan. Banyak masyarakat yang sebenarnya sudah masuk sebagai calon penerima, tetapi akhirnya tidak bisa diloloskan karena terkait masalah desil tersebut," tuturnya.(*)

Editor: Abdul Basir