Pemekaran Daerah di Jabar Masih Tertahan, DPRD Ungkap Alasan Pemerintah

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - DPRD Jawa Barat meminta pemerintah pusat memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan pemekaran daerah. Terutama terhadap sejumlah usulan calon daerah persiapan otonomi baru (CDPOB) di Jawa Barat yang hingga kini belum dapat diproses lebih lanjut.

Persoalan tersebut dibahas dalam koordinasi dan konsultasi Komisi I DPRD Jawa Barat bersama Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Kementerian Dalam Negeri di Gedung H Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Baca Juga

DPRD Jabar Minta Dukungan DPD RI soal Pencabutan Moratorium Pemekaran Daerah

Pertemuan tersebut melibatkan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Pemprov Jabar serta Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PP DOB) Jawa Barat.

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati mengungkapkan bahwa kebijakan moratorium pemekaran daerah yang berjalan saat ini memiliki karakteristik unik. 

Menurutnya, moratorium tidak dituangkan dalam regulasi tertulis yang spesifik, melainkan berwujud diskresi serta komitmen politik (political decision) antara pemerintah pusat dan DPR RI.

Editor: Abdul Basir