Harmonis Seumur Jagung, Pengamat Sebut Wali Kota Cimahi dan Wakil Pecah Kongsi Imbas Sahwat Politik

CIMAHI,iNews BandungRaya.id - Harmonisasi antara Wali Kota Cimahi Ngatiyana dan Wakil Wali Kota Adhitia Yudhistira disinyalir mulai retak seiring ambisi politik yang berbeda arah.

Kebersamaan wali kota dan wakil wali kota yang digaung-gaungkan pada saat kampanye akan terus terjaga selama lima tahun kepemimpinan, hanya mimpi disiang bolong.

Baca Juga

Saresehan KKJB, Soroti Arah Pembangunan dan Napak Tilas Kepemimpinan di Jawa Barat

Pasalnya hanya berselang sekitar dua tahun masa kepemimpinan keduanya, orang nomor satu dan dua di Pemkot Cimahi itu kini sudah jarang terlihat bersama-sama. Padahal di awal-awal mereka selalu tampil bareng dengan mengusung jargon Cimahi Hepi.

Salah satu pemicunya adalah ketika Wali Kota Cimahi Ngatiyana dipercaya menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Cimahi. Sehingga mantik dinamika politik lokal yang menjadi gambaran peta persaingan di 2029.

Hal ini beriringan dengan kesiapan Partai Gerindra yang telah menetapkan Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, sebagai calon Wali Kota untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Cimahi 2029 mendatang.

Hasilnya, kedua figur pemimpin tertinggi di Cimahi ini kini memiliki modal politik yang hampir setara dan masing-masing memiliki basis pendukung yang kuat. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan head to head bersaing di kontestasi mendatang.

Pengamat Pemerintahan dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Arlan Siddha mengaku, sayang menyesalkan ketidak harmonisan Ngatiyana-Adhitia terjadi di awal-awal kepemimpinan mereka.

"Ini sangat disesalkan, terlalu dini terjadi di tengah masa jabatan yang baru berjalan dua tahun sudah terlihat ada friksi. Kalau di tahun keempat itu wajar, ini kan baru dua tahun, setengah perjalanan juga belum," ucap Arlan saat ditemui belum lama ini.

Menurutnya, ketidak akuran itu mulai terlihat dari perubahan pola kehadiran keduanya dalam agenda di Pemkot Cimahi. Seperti pada acara pemusnahan miras dan narkoba di Pemkot Cimahi yang dihadiri Forkopimda Kota Cimahi dan Bandung Barat, Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudhistira tidak terlihat hadir.

Hal itu bertolak belakang dengan framing yang dibangun keduanya diawal-awal dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, yang selalu tampil kompak. Namun belakangan ini warga mulai menyadari keduanya jarang terlihat bersamaan.

"Dalam sejumlah kunjungan lapangan maupun sidak pembangunan, sering kali hanya salah satu yang hadir, itu sudah jadi simbol ada sesuatu," ujarnya.

Arlan menyebut, kesan terpisah ini memunculkan spekulasi kuat di publik kalau ada keretakan hubungan kerja antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi.

Meskipun belum bisa disebut sebagai perpecahan terbuka, situasi ini tidak wajar terjadi pada masa-masa awal pemerintahan.

"Terlalu dini. Harusnya Pak Ngatiyana dan Pak Adit tetap solid untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang banyak sekali di Cimahi," sarannya.

Risiko terbesarnya, lanjut Arlan, birokrasi ikut terpengaruh, pejabat mulai ragu mengambil keputusan dan energi pemerintahan teralihkan dari urusan warga ke urusan politik elektoral.

Kondisi ini dianggap semakin berat di tengah tekanan anggaran yang dialami pemerintah daerah pasca pemangkasan dana dari pusat.

Justru di saat seluruh energi kepala daerah dibutuhkan untuk mencari solusi kreatif guna menjaga keberlangsungan program pelayanan publik, polarisasi politik justru melemahkan sinergi yang ada di Pemkot Cimahi.

Arlan menilai progres pembangunan sejauh ini berjalan namun belum optimal. Beberapa proyek unggulan berjalan berkat dorongan pemerintah provinsi, sementara sejumlah masalah mendasar seperti penanganan pascabencana, mitigasi banjir, dan penyelesaian kemacetan masih menuntut perhatian.

"Polarisasi partai politik yang terjadi ini berbahaya karena akhirnya semua punya agenda masing-masing untuk membangun elektabilitas, bukan untuk menyelesaikan masalah warga," ucap Arlan.

Dirinya berharap kedua pemimpin dapat menempatkan kepentingan warga di atas segalanya, karena Pilkada 2029 masih jauh, tetapi kebutuhan warga Cimahi menuntut penyelesaian hari ini.

"Sebaiknya fokus bekerja dulu untuk masyarakat, Pilkada masih jauh. Kasihan birokrasi jika sudah ada dua matahari di pemerintahan, pasti berdampak ke kinerja tidak akan maksimal," pungkasnya. (*)

Editor: Rizki Maulana